Mengapa pilkada calon tunggal terjadi, aturan Pasal 54C-54D UU Pilkada, putusan MK, dan apa yang terjadi bi...
Mengapa pilkada calon tunggal terjadi, aturan Pasal 54C-54D UU Pilkada, putusan MK, dan apa yang terjadi bi...
Kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi dijelaskan lewat Pasal 7 UU 12/2011, kewenangan uji materi ...
Konvensi ketatanegaraan: kebiasaan bernegara tanpa pasal namun tetap dipatuhi. Simak bedanya dengan hukum t...
Empat amandemen UUD 1945 (1999–2002) mengubah masa jabatan presiden, melahirkan MK dan DPD, serta membubark...
Alur sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi: tenggat 3x24 jam, sidang panel, standar pembuktian selis...
Penjelasan lengkap PSU: keadaan yang mewajibkan pemilu diulang menurut UU Pemilu, alur keputusan KPU-Bawasl...
Mengulas peran, empat kewenangan, dan tantangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia b...
Sejarah pilkada langsung dari UU 32/2004 hingga pilkada serentak 2024: cara kerja tahapan, sengketa di MK, ...
Sistem multipartai Indonesia dari 1955 hingga 2024: cara kerja ambang batas 4 persen, metode Sainte-Laguë, ...
Hak imunitas anggota DPR bukan kekebalan hukum tanpa batas. Simak dasar hukum Pasal 20A UUD 1945, UU MD3, p...
Penjelasan lengkap presidential threshold, sejarah aturannya sejak 2004, argumen pro-kontra, hingga Putusan...
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran MBG wajib dipisah dari dana pendidikan mulai 2028. Simak konteks, i...