Pada Sabtu malam, 27 Oktober 1928, sebuah rapat dibuka di gedung sederhana di Jalan Kramat Raya 106, Batavia — rumah indekos milik Sie Kong Liong yang penghuninya sebagian besar mahasiswa kedokteran dan hukum. Yang berkumpul di sana bukan tokoh pergerakan senior, melainkan pengurus organisasi pemuda kedaerahan: Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, Pemoeda Indonesia, dan Perhimpoenan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Dua hari kemudian, pada 28 Oktober 1928, rapat itu menghasilkan tiga butir putusan yang kelak dikenal sebagai Sumpah Pemuda: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.

Rapat yang Berlangsung di Bawah Pengawasan Polisi Kolonial

Yang sering luput dari peringatan tahunan adalah betapa tidak mudahnya kongres itu berjalan. Setiap pertemuan politik pada masa itu wajib dihadiri petugas Politieke Inlichtingen Dienst, polisi intelijen kolonial, dan kata "merdeka" praktis tidak boleh diucapkan di forum terbuka. Karena itu para peserta memilih strategi lain: mereka tidak berpidato soal kemerdekaan, melainkan soal pendidikan, kedudukan perempuan, dan bahasa. Siti Soendari, salah satu perempuan yang berpidato dalam kongres, bahkan menyampaikan gagasannya dalam bahasa Belanda — ironi yang justru memperkuat argumen bahwa bangsa ini butuh satu bahasa pergaulan politik sendiri.

Rumusan yang dibacakan Soegondo Djojopoespito sebagai ketua kongres, dengan Mohammad Yamin sebagai sekretaris, awalnya tidak berjudul "Sumpah Pemuda" melainkan "Poetoesan Congres". Istilah "sumpah" muncul belakangan, ketika generasi setelahnya membaca dokumen itu bukan lagi sebagai notula rapat, tetapi sebagai ikrar. Pada malam penutupan, Wage Rudolf Supratman memainkan lagu "Indonesia Raya" dengan violin — tanpa lirik yang dinyanyikan bersama, karena risiko pembubaran oleh aparat masih nyata.

Mengapa Butir Ketiga Paling Berdampak

Di antara tiga butir itu, keputusan soal bahasa yang paling cepat mengubah lanskap politik. Sebelum 1928, komunikasi antarorganisasi pergerakan sebagian besar berjalan dalam bahasa Belanda — bahasa yang hanya dikuasai lulusan sekolah kolonial, artinya elite tipis. Dengan menjadikan bahasa Melayu-Indonesia sebagai bahasa persatuan, pergerakan mendapat instrumen untuk berbicara kepada pembaca surat kabar di Medan, buruh pelabuhan di Surabaya, dan guru sekolah desa di Priangan sekaligus.

Jejaknya bisa dilacak secara berurutan. Organisasi-organisasi kedaerahan itu melebur menjadi Indonesia Muda pada 1930. Kongres Bahasa Indonesia I digelar di Solo pada 1938 untuk membakukan istilah dan ejaan. Dan ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan konstitusi pada 18 Agustus 1945, gagasan itu masuk ke dalam hukum dasar: Pasal 36 UUD 1945 menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pilihan bentuk negara pun sejalan dengan semangat "satu bangsa" — Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Keragaman kemudian diakui secara eksplisit, antara lain melalui Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang mewajibkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dari Ikrar ke Hari Nasional dan Kebijakan Kepemudaan

Status 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959, yang mengelompokkannya sebagai hari nasional bukan hari libur. Peringatannya bertahan melewati pergantian rezim, meski penekanan maknanya bergeser: pada masa Orde Baru lebih sering dibaca sebagai seruan stabilitas dan persatuan, sedangkan pasca-Reformasi lebih banyak dikaitkan dengan partisipasi politik dan kebebasan berorganisasi.

Secara kebijakan, urusan pemuda kini diatur UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 sampai 30 tahun dan mengamanatkan pelayanan kepemudaan berupa penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Kritik yang sering muncul terhadap undang-undang ini justru soal implementasi: batas usia yang relatif rendah membuat sebagian aktivis dan organisasi kemahasiswaan berada di luar cakupan program, sementara ruang partisipasi kebijakan lebih banyak diisi forum konsultatif ketimbang keterlibatan pengambilan keputusan.

Angka Pemuda dalam Politik Elektoral

Relevansi politik pemuda hari ini tidak lagi bertumpu pada kongres, melainkan pada bilik suara. Komisi Pemilihan Umum mencatat bahwa pada Pemilu 2024 pemilih dari generasi Z dan milenial mencakup lebih dari separuh total daftar pemilih tetap yang berjumlah sekitar 204,8 juta orang. Artinya, arah kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan digital sangat bergantung pada kelompok usia yang secara historis diwakili oleh peserta kongres 1928.

Ruang untuk maju sebagai kandidat pun terbuka lebar secara normatif. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan syarat usia minimal 21 tahun bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perdebatan soal batas usia sempat mengemuka ke ranah konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi kandidat di bawah 40 tahun untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden dengan syarat tertentu. Putusan itu memicu polemik etik yang berujung pada sanksi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap ketua MK saat itu — pengingat bahwa regenerasi politik tanpa integritas kelembagaan justru melemahkan kepercayaan publik.

Ujian Terhadap Makna "Satu Bangsa"

Tantangan terbesar bagi warisan 1928 hari ini bukan fragmentasi kedaerahan seperti dulu, tetapi politisasi identitas yang beroperasi di ruang digital. Badan Pengawas Pemilu berulang kali menempatkan politik identitas dan disinformasi sebagai kerawanan utama dalam Indeks Kerawanan Pemilu, terutama pada dimensi kontestasi dan sosial politik. Pola yang muncul bukan lagi pernyataan terbuka di panggung kampanye, melainkan potongan video dan narasi anonim yang menyasar keyakinan atau etnis lawan politik, lalu tersebar lintas platform sebelum dapat diklarifikasi.

Di titik itu, membaca ulang "Poetoesan Congres" menjadi lebih dari nostalgia. Yang dilakukan para pemuda 1928 pada dasarnya adalah keputusan politik untuk melepaskan sebagian identitas kelompok demi identitas yang lebih luas, tanpa menghapus asal-usul masing-masing. Rumusan itu bertahan karena disusun sebagai kesepakatan, bukan instruksi. Dan sebagaimana kesepakatan lain, nilainya diuji bukan pada tanggal peringatannya, melainkan pada cara lembaga politik — DPR, KPU, Bawaslu, hingga partai — memperlakukan perbedaan di antara pemilih yang mereka wakili.

Rujukan Resmi Terkait