Dalam sistem negara kesatuan, semua provinsi seharusnya berdiri di atas aturan yang sama. Namun di Indonesia ada beberapa daerah yang boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan daerah lain: membentuk partai politik sendiri, mengangkat anggota DPRD tanpa pemilu, atau memiliki gubernur yang tidak pernah ikut pilkada. Inilah wujud nyata otonomi khusus dan otonomi istimewa yang sering disebut, tetapi jarang dijelaskan secara teknis.
Satu pasal yang membuka pintu perbedaan
Landasannya ada di Pasal 18B ayat (1) UUD 1945: negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang. Kalimat pendek itu menjadi pijakan hukum mengapa DPR bisa menyusun undang-undang berbeda untuk daerah tertentu tanpa dianggap melanggar prinsip negara kesatuan. Konsekuensinya, kekhususan sebuah daerah tidak lahir dari inisiatif pemerintah daerah, melainkan dari undang-undang yang dibahas di Jakarta — dan karena itu bisa direvisi, ditambah, atau dikurangi oleh pembentuk undang-undang.
Aceh: kekhususan yang lahir dari meja perundingan
Kekhususan Aceh tidak dimulai dari kajian akademik, melainkan dari perjanjian damai. Setelah Memorandum of Understanding Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005, komitmen politik itu diterjemahkan ke dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dari sana muncul satu kewenangan yang tidak ada di provinsi lain: pembentukan partai politik lokal. Praktiknya, warga Aceh dapat mendirikan partai yang hanya berkompetisi untuk kursi DPRA dan DPRK, tanpa harus memenuhi syarat kepengurusan nasional seperti partai yang bertarung dalam pemilu DPR RI. Partai lokal inilah yang sejak 2009 rutin mengisi kursi parlemen Aceh dan diverifikasi oleh KPU melalui mekanisme tersendiri.
Instrumen lain adalah qanun, produk hukum daerah yang cakupannya lebih luas daripada peraturan daerah biasa, termasuk qanun di bidang syariat Islam yang penegakannya berjalan melalui Mahkamah Syar'iyah. Di sisi keuangan, UU No. 11/2006 mengatur Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar 2 persen dari pagu Dana Alokasi Umum nasional untuk 15 tahun pertama, lalu turun menjadi 1 persen untuk tahun keenam belas hingga kedua puluh. Artinya, sejak 2023 penerimaan otsus Aceh memang menyusut — sebuah konsekuensi yang sudah tertulis dalam undang-undang sejak awal, bukan keputusan mendadak.
Papua: kursi yang diangkat dan uang yang dipagari
Papua diatur oleh UU No. 21 Tahun 2001, yang kemudian diubah melalui UU No. 2 Tahun 2021. Salah satu mekanisme yang paling khas adalah keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap hal-hal tertentu, termasuk syarat orang asli Papua bagi calon gubernur. Selain itu, undang-undang membuka ruang kursi pengangkatan di DPR Papua bagi orang asli Papua — kursi yang diisi tanpa melalui pemungutan suara, sesuatu yang mustahil terjadi di provinsi lain di bawah UU Pemilu.
Revisi 2021 juga mengubah cara uang otsus mengalir. Besarannya dinaikkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari DAU nasional, tetapi dipecah: sebagian bersifat blok yang penggunaannya relatif bebas, dan sebagian besar bersifat spesifik alias sudah dipagari untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perubahan ini merespons temuan bertahun-tahun bahwa dana otsus banyak terserap ke belanja aparatur dan kegiatan yang sulit diukur dampaknya. Revisi itu sendiri tidak diterima tanpa perlawanan: MRP mempersoalkannya ke Mahkamah Konstitusi, terutama karena dinilai mengurangi peran daerah dalam pemekaran wilayah. Setelah itu, pada 2022 DPR mengesahkan pembentukan Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya — pemekaran yang justru diinisiasi dari pusat.
Yogyakarta: istimewa karena takhta, bukan karena dana
Berbeda dari Aceh dan Papua, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertumpu pada sejarah kesultanan dan keputusan bergabung dengan Republik pada 1945. UU No. 13 Tahun 2012 mengatur lima urusan keistimewaan:
- tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur;
- kelembagaan pemerintah daerah;
- kebudayaan;
- pertanahan, termasuk tanah Kasultanan dan Kadipaten;
- tata ruang.
Mekanisme yang paling terasa berbeda ada pada poin pertama. Warga DIY tidak pernah mencoblos untuk memilih gubernur. DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Bhuwana sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai wakil gubernur, sehingga tidak ada tahapan kampanye maupun penghitungan suara pilkada di tingkat provinsi. Sebagai penopang urusan keistimewaan, DIY menerima Dana Keistimewaan yang bersumber dari APBN dan penggunaannya dilaporkan secara terpisah dari APBD biasa.
Jakarta: khusus karena fungsi
Jakarta adalah contoh kekhususan yang tidak berakar pada konflik atau kesultanan, melainkan pada fungsi kota. Dahulu diatur sebagai ibu kota melalui UU No. 29 Tahun 2007, kini statusnya berubah lewat UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Ciri administratifnya bertahan: otonomi berada di tingkat provinsi, sementara bupati dan wali kota di wilayah administrasi ditunjuk gubernur dan tidak didampingi DPRD kota/kabupaten.
Kewenangan besar, ujian pada hasilnya
Persoalan terbesar otonomi khusus bukan pada payung hukumnya, melainkan pada jarak antara anggaran dan kesejahteraan. Data Badan Pusat Statistik masih menempatkan provinsi-provinsi di Tanah Papua di antara wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi secara nasional, dan Aceh konsisten menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera meski menerima dana otsus selama lebih dari satu dekade. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan dana otsus pun berulang kali menyoroti lemahnya perencanaan dan ketidaksesuaian penggunaan anggaran.
Karena itu pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2022, yang diketuai Wakil Presiden, untuk mengoordinasikan dan mengawasi implementasi otsus. Bagi publik, pintu pengawasan yang paling realistis tetap sama: membaca dokumen rencana induk dan laporan penggunaan dana otsus yang wajib dipublikasikan, memeriksa temuan BPK, serta menagih kinerja DPRD dan lembaga representasi kultural seperti MRP. Kewenangan berbeda hanya bermakna bila hasilnya juga terasa berbeda bagi warga di daerah tersebut.