Keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa sering diringkas dalam satu tanggal: 28 September 1950, ketika Indonesia diterima sebagai anggota ke-60 melalui resolusi Sidang Umum PBB. Namun hubungan Indonesia dengan organisasi dunia itu sesungguhnya dimulai tiga tahun lebih awal — bukan sebagai anggota, melainkan sebagai perkara yang dibahas di meja Dewan Keamanan.

Dibahas di Dewan Keamanan sebelum menjadi anggota

Setelah Belanda melancarkan agresi militer pertama pada Juli 1947, sengketa Indonesia–Belanda masuk ke agenda Dewan Keamanan PBB atas inisiatif India dan Australia. Dewan Keamanan kemudian membentuk Komisi Jasa Baik yang di Indonesia lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara, beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Komisi inilah yang memfasilitasi Perjanjian Renville pada Januari 1948 di atas kapal USS Renville.

Ketika Belanda kembali menyerang pada Desember 1948 dan menawan Sukarno serta Sjahrir, Dewan Keamanan bereaksi dengan mengubah Komisi Tiga Negara menjadi United Nations Commission for Indonesia (UNCI) yang berwenang lebih besar. UNCI mengawal Perjanjian Roem-Royen dan menjadi bagian dari proses menuju Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Artinya, mekanisme diplomasi multilateral bukan sesuatu yang dipelajari Indonesia setelah merdeka — ia adalah salah satu instrumen yang ikut mengamankan pengakuan kedaulatan itu sendiri. Pengalaman ini menjelaskan mengapa para pendiri republik menaruh kepercayaan besar pada forum internasional.

Landasan hukum: satu kalimat di Pembukaan UUD 1945

Partisipasi Indonesia di PBB berpijak pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyebut tujuan negara antara lain "ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Kalimat itu bukan hiasan retoris; ia menjadi dasar konstitusional bagi pengiriman personel militer dan polisi Indonesia ke luar negeri untuk misi perdamaian.

Kerangka yang lebih teknis diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menegaskan politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional. Prinsip "bebas aktif" sendiri berakar pada pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta, "Mendayung Antara Dua Karang", yang disampaikan di depan Badan Pekerja KNIP pada September 1948 — sebuah penolakan untuk memilih blok Amerika Serikat atau Uni Soviet di tengah Perang Dingin.

Kontingen Garuda: dari Sinai ke Lebanon

Kontribusi paling konkret Indonesia terwujud dalam bentuk pasukan. Kontingen Garuda I dikirim pada 1957 ke Sinai, Mesir, untuk memperkuat United Nations Emergency Force (UNEF) yang dibentuk setelah Krisis Terusan Suez. Tiga tahun kemudian, Garuda II bertugas dalam misi PBB di Kongo (ONUC) dengan jumlah personel yang jauh lebih besar, di tengah kekacauan pasca-kemerdekaan negara Afrika tersebut.

Pola pengiriman berlanjut hingga era kontemporer. Kontingen Garuda XXIII yang bertugas dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sejak 2006 dibentuk setelah konflik Israel–Hizbullah, dan hingga kini Lebanon menjadi salah satu penempatan terbesar personel Indonesia. Kontingen Indonesia juga hadir di Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, dan Sudan Selatan, dengan komposisi yang tidak hanya prajurit infanteri, tetapi juga satuan teknik, rumah sakit lapangan, polisi perempuan, serta pengamat militer.

Pemerintah pernah menargetkan 4.000 personel penjaga perdamaian melalui peta jalan yang diumumkan pada 2015. Meski angka itu belum sepenuhnya tercapai, Kementerian Luar Negeri mencatat Indonesia secara konsisten berada dalam kelompok sepuluh negara penyumbang personel terbesar di dunia — posisi yang menjadi salah satu modal diplomatik utama Jakarta.

Satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB

Perjalanan itu tidak selalu mulus. Pada 7 Januari 1965, Presiden Sukarno mengumumkan Indonesia keluar dari PBB, dipicu terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan di tengah konfrontasi Indonesia–Malaysia. Langkah tersebut membuat Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara yang pernah menarik diri dari keanggotaan PBB. Sukarno bahkan menggagas Conference of the New Emerging Forces sebagai alternatif.

Keputusan itu tidak berlangsung lama. Setelah pergantian kekuasaan, Indonesia kembali bergabung pada 28 September 1966. Secara administratif, keanggotaan Indonesia dianggap dilanjutkan, bukan dimulai dari nol — sebuah penyelesaian pragmatis yang memungkinkan Jakarta segera kembali ke jalur diplomasi normal.

Empat kali di Dewan Keamanan

Indonesia telah empat kali menduduki kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB: periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2020. Pada periode terakhir, Indonesia dua kali memegang presidensi Dewan Keamanan, yakni Mei 2019 dan Agustus 2020, dan menggunakan kesempatan itu untuk mengangkat isu Palestina serta perlindungan personel penjaga perdamaian.

Di luar Dewan Keamanan, Indonesia berulang kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB sejak badan itu dibentuk pada 2006. Di ranah pembangunan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk sebagai salah satu ketua High-Level Panel of Eminent Persons yang menyusun agenda pembangunan pasca-2015 — proses yang bermuara pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Warisan Bandung dan tantangan hari ini

Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 memperkuat posisi Indonesia sebagai penyuara dekolonisasi di forum PBB, dan enam tahun kemudian melahirkan Gerakan Non-Blok. Sikap itu masih terlihat dalam konsistensi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina serta menolak intervensi sepihak.

Tantangannya kini berbeda. Kelumpuhan Dewan Keamanan akibat hak veto, tekanan rivalitas kekuatan besar, dan tuntutan reformasi tata kelola PBB membuat ruang manuver negara menengah seperti Indonesia menyempit. Di sisi lain, rekam jejak panjang sebagai penyumbang pasukan dan mediator memberi Jakarta legitimasi yang tidak dimiliki banyak negara — modal yang relevansinya bergantung pada seberapa konsisten Indonesia menerjemahkan mandat konstitusi tentang ketertiban dunia menjadi kebijakan yang terukur.