Pada 8 Agustus 1967, lima menteri luar negeri menandatangani sebuah dokumen singkat di Bangkok. Isinya hanya beberapa paragraf, tanpa lembaga permanen, tanpa anggaran besar, dan tanpa mekanisme sanksi. Dokumen itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Bangkok, akta kelahiran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan Indonesia bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Yang membuat penandatanganan itu penting bukan isi teksnya, melainkan siapa yang menandatangani. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia diwakili Tun Abdul Razak β dua negara yang beberapa tahun sebelumnya masih terlibat konfrontasi. Filipina pada saat yang sama menyimpan klaim atas Sabah. Dengan kata lain, ASEAN tidak lahir dari kawasan yang harmonis, tetapi dari kawasan yang baru saja berhenti bertengkar dan ingin memastikan pertengkaran itu tidak berulang, terutama karena Perang Dingin sedang memanas di Indochina dan setiap konflik lokal berisiko menarik masuk kekuatan besar.
Cara ASEAN benar-benar mengambil keputusan
Publik sering mengira keputusan ASEAN diambil melalui pemungutan suara di ruang KTT. Kenyataannya jauh lebih berlapis. Sebuah gagasan biasanya dimatangkan lebih dulu di tingkat pejabat senior (Senior Officials Meeting), naik ke pertemuan menteri luar negeri, baru kemudian disahkan kepala negara. Di setiap lapisan itu, rumusannya digodok kalimat per kalimat sampai semua delegasi bisa menerima.
Prinsipnya adalah musyawarah dan konsensus. Efek praktisnya: satu negara anggota yang menolak satu frasa cukup untuk menahan seluruh dokumen. Itulah sebabnya komunike bersama ASEAN kadang gagal terbit, seperti yang pernah terjadi pada pertemuan menteri di Phnom Penh tahun 2012 saat rumusan soal Laut China Selatan tidak menemukan titik temu. Konsekuensi lainnya adalah lahirnya kebiasaan diplomasi senyap: negosiasi paling menentukan justru terjadi di koridor, jamuan makan, dan sambungan telepon antarmenteri, bukan di depan kamera.
Prinsip kedua yang sama menentukan adalah tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Prinsip ini yang membuat ASEAN mampu menampung negara dengan sistem politik sangat berbeda dalam satu meja, tetapi juga yang membuatnya sering dikritik lambat merespons krisis kemanusiaan di dalam wilayah anggotanya.
Jakarta Informal Meeting: ketika Indonesia menjadi juru jembatan
Peran Indonesia paling mudah dipahami dari kasus Kamboja. Pada akhir 1980-an, konflik di Kamboja melibatkan Vietnam, faksi-faksi bersenjata Kamboja, dan kepentingan negara besar. Indonesia menawarkan format yang saat itu tidak lazim: pertemuan informal tanpa status resmi, sehingga para pihak bisa hadir satu meja tanpa dianggap mengakui legitimasi lawannya. Forum itu digelar di Bogor dan Jakarta pada 1988 dan 1989 dengan nama Jakarta Informal Meeting.
Pola inilah yang berulang dalam praktik diplomasi Indonesia di ASEAN: bukan memaksakan posisi, melainkan menyediakan ruang, merumuskan bahasa kompromi, lalu mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk memiliki hasilnya bersama. Rangkaian pertemuan tersebut menjadi salah satu bahan yang mengantar penyelesaian konflik Kamboja melalui Perjanjian Paris 1991.
Dari Bali Concord ke Piagam ASEAN
Indonesia juga menjadi tuan rumah tonggak-tonggak kelembagaan ASEAN. KTT pertama digelar di Bali pada 1976 dan melahirkan dua produk penting: Deklarasi Kesepakatan ASEAN (Bali Concord I) serta Treaty of Amity and Cooperation (TAC), traktat yang mewajibkan penyelesaian sengketa secara damai dan kini juga diaksesi negara-negara di luar kawasan.
Pada KTT Bali 2003, Indonesia mendorong Bali Concord II yang menetapkan cita-cita Komunitas ASEAN dengan tiga pilar: politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Kerangka itu kemudian dikunci secara hukum melalui Piagam ASEAN yang ditandatangani di Singapura pada 2007 dan memberi organisasi ini status badan hukum. Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 β sebuah langkah yang menegaskan bahwa komitmen di ASEAN bukan sekadar kesepakatan politik, melainkan menjadi bagian dari kewajiban hukum nasional yang disetujui DPR.
Simbol paling kasatmata dari posisi Indonesia adalah Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, sejak 1976. Jakarta juga menjadi tempat berkumpulnya para wakil tetap negara anggota untuk ASEAN, sehingga kota ini berfungsi sebagai pusat kerja harian organisasi tersebut.
Dasar hukum keterlibatan Indonesia
Keaktifan Indonesia di ASEAN bukan pilihan kebijakan sesaat. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menempatkan keikutsertaan dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai tujuan negara. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri kemudian menegaskan politik luar negeri bebas dan aktif sebagai landasan pelaksanaannya. Dalam dokumen resmi Kementerian Luar Negeri, ASEAN ditempatkan sebagai cornerstone atau batu penjuru diplomasi Indonesia.
Keketuaan 2023 dan ujian Myanmar
Indonesia memegang keketuaan ASEAN pada 2023 dengan tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", menggelar KTT di Labuan Bajo pada Mei dan di Jakarta pada September. Ujian terberatnya adalah krisis Myanmar setelah kudeta militer 2021. ASEAN sebelumnya menyepakati Konsensus Lima Poin, yang mencakup penghentian kekerasan, dialog inklusif, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Implementasinya berjalan lambat, dan Indonesia memilih pendekatan diplomasi senyap: Kantor Utusan Khusus Ketua ASEAN melaporkan telah melakukan lebih dari 145 pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar sepanjang 2023 tanpa mengumumkan detailnya secara terbuka. Pilihan itu memicu debat β dinilai terlalu hati-hati oleh sebagian pihak, tetapi dianggap satu-satunya cara menjaga saluran komunikasi tetap terbuka.
Kontribusi lain Indonesia adalah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang disepakati pada 2019 atas dorongan Jakarta. Dokumen ini menawarkan pendekatan berbasis kerja sama ekonomi dan konektivitas, alih-alih menempatkan kawasan sebagai arena pemihakan pada salah satu kekuatan besar.
Pekerjaan rumah yang belum selesai
Setelah lebih dari lima dekade, ASEAN masih menghadapi tiga persoalan berulang: negosiasi Code of Conduct di Laut China Selatan yang belum tuntas, mekanisme konsensus yang membuat respons krisis kerap tertinggal dari perkembangan lapangan, serta porsi perdagangan intra-ASEAN yang bertahan di kisaran seperlima dari total perdagangan kawasan β angka yang menunjukkan integrasi ekonomi belum sedalam yang dicita-citakan Komunitas Ekonomi ASEAN.
Bagi Indonesia, tiga persoalan itu sekaligus menjelaskan mengapa ASEAN tetap penting. Sebagai negara dengan penduduk dan ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia memiliki kepentingan langsung agar Asia Tenggara tetap menjadi ruang yang stabil dan tidak berubah menjadi medan rivalitas kekuatan besar.