Bagi sebagian orang, diplomasi ekonomi terdengar seperti urusan ruang rapat berpendingin di Jenewa atau Brussel. Padahal dampaknya paling terasa di tempat yang jauh dari itu: di gudang eksportir furnitur di Jepara, di pabrik sarung tangan karet di Sumatera Utara, atau di kontainer yang antre di Tanjung Priok. Selisih tarif lima persen di pelabuhan tujuan bisa menentukan apakah sebuah kontrak ekspor jadi ditandatangani atau lepas ke pesaing dari Vietnam.

Secara sederhana, diplomasi ekonomi adalah penggunaan seluruh perangkat hubungan luar negeri untuk mengejar kepentingan ekonomi nasional: membuka akses pasar, menarik investasi, mengamankan pasokan bahan baku, dan membela produk Indonesia ketika dihambat negara lain. Yang jarang dijelaskan adalah bagaimana proses itu benar-benar berjalan, karena rantainya panjang dan melibatkan banyak lembaga.

Perjanjian dagang tidak lahir dalam semalam

Ambil contoh perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA. Prosesnya biasanya dimulai dari kajian bersama (joint study) untuk menghitung untung-rugi, dilanjutkan puluhan putaran perundingan yang membahas pos tarif satu per satu, aturan asal barang, jasa, investasi, hingga hak kekayaan intelektual. Indonesia–Australia CEPA butuh waktu bertahun-tahun sebelum ditandatangani pada 2019. Perundingan Indonesia dengan Uni Eropa bahkan berjalan sejak 2016 dan melewati belasan putaran.

Setelah ditandatangani pun perjanjian itu belum berlaku. Di sinilah dimensi politiknya muncul. Pasal 11 UUD 1945 menegaskan bahwa presiden membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur perjanjian yang menyangkut perdagangan serta membebani keuangan negara harus disahkan lewat undang-undang. Karena itu IA-CEPA baru berlaku setelah diratifikasi melalui UU No. 1 Tahun 2020, Indonesia–EFTA CEPA lewat UU No. 1 Tahun 2021, dan RCEP melalui UU No. 24 Tahun 2022. Dalam rapat-rapat Komisi VI dan Komisi I DPR, isi perjanjian dikuliti: sektor mana yang dibuka, komoditas mana yang dilindungi, berapa lama masa transisi. Diplomasi ekonomi, dengan kata lain, punya pintu masuk domestik yang tidak bisa dilewati.

Tarif nol tidak otomatis diterima di pelabuhan

Bagian yang paling sering luput adalah tahap terakhir. Sebuah perjanjian bisa saja menurunkan tarif menjadi nol persen, tetapi eksportir tidak otomatis menikmatinya. Barang harus dibuktikan memenuhi ketentuan asal barang, dan eksportir wajib mengurus Surat Keterangan Asal melalui sistem e-SKA Kementerian Perdagangan. Tanpa dokumen itu, otoritas bea cukai negara tujuan tetap mengenakan tarif umum (MFN). Banyak usaha kecil dan menengah kehilangan preferensi bukan karena perjanjiannya buruk, melainkan karena tidak tahu dokumen itu ada atau kesulitan memenuhi syarat kandungan lokal. Inilah sebabnya angka pemanfaatan perjanjian dagang kerap jauh di bawah potensinya, dan mengapa sosialisasi ke daerah menjadi bagian dari diplomasi ekonomi itu sendiri.

Apa yang dikerjakan atase perdagangan

Di lapangan, ujung tombaknya adalah perwakilan RI di luar negeri. Kementerian Luar Negeri menjalankan mandat UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, sementara di dalam kedutaan bekerja atase perdagangan dari Kementerian Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang tersebar di puluhan kota dagang dunia. Tugas mereka konkret: mencari calon pembeli, memverifikasi kredibilitas importir, memfasilitasi pertemuan bisnis, sampai menangani keluhan ketika pembayaran macet atau produk ditolak karena standar sanitasi. Kementerian Investasi/BKPM menempatkan Indonesian Investment Promotion Centre di beberapa negara untuk mengejar calon investor, sementara ajang tahunan Trade Expo Indonesia dipakai mempertemukan pembeli asing dengan produsen dalam negeri.

Diplomasi ekonomi juga bekerja di ranah moneter. Bank Indonesia membangun kerja sama transaksi mata uang lokal (local currency transaction) dengan bank sentral Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan agar perdagangan bilateral tidak sepenuhnya bergantung pada dolar AS, sekaligus menekan biaya konversi bagi pelaku usaha.

Sisi bertahan: ketika produk Indonesia dihambat

Tidak semua diplomasi ekonomi bersifat ofensif. Sebagian besar energi justru habis untuk bertahan. Ketika Indonesia melarang ekspor bijih nikel demi hilirisasi, Uni Eropa menggugat ke Organisasi Perdagangan Dunia dalam sengketa DS592, dan panel WTO pada 2022 menyatakan kebijakan itu melanggar aturan; Indonesia mengajukan banding. Sawit Indonesia berulang kali menghadapi bea masuk antidumping serta aturan lingkungan di pasar Eropa, sementara produk perikanan bisa ditolak hanya karena persoalan dokumen kesehatan. Menghadapi hambatan nontarif seperti ini butuh tim perunding, pengacara dagang, dan lobi politik sekaligus—bukan sekadar promosi.

Di level forum, Indonesia memakai keanggotaannya di G20, ASEAN, APEC, hingga bergabungnya sebagai anggota penuh BRICS pada 2025 dan proses aksesi ke OECD sebagai panggung untuk memperjuangkan agenda seperti hilirisasi mineral, transisi energi, dan pembiayaan iklim.

Bagaimana keberhasilannya diukur

Indikator yang paling sering dipakai adalah nilai ekspor yang dirilis Badan Pusat Statistik—sekitar USD 264 miliar sepanjang 2024—serta realisasi investasi yang dicatat Kementerian Investasi/BKPM yang menembus angka Rp1.700 triliun pada tahun yang sama. Namun angka agregat itu punya keterbatasan: kenaikan ekspor bisa disebabkan lonjakan harga komoditas global, bukan hasil perundingan. Ukuran yang lebih jujur justru berupa tingkat pemanfaatan tarif preferensi, jumlah eksportir baru dari kalangan UMKM, diversifikasi pasar tujuan, dan seberapa cepat hambatan dagang bisa dicabut setelah diprotes.

Karena itu, diplomasi ekonomi sebenarnya diuji bukan pada saat penandatanganan disaksikan kamera, melainkan bertahun-tahun sesudahnya: apakah perjanjian itu diratifikasi tepat waktu, apakah pelaku usaha di daerah tahu cara memakainya, dan apakah negara hadir ketika kontainer mereka tertahan di pelabuhan negeri orang.

Rujukan Resmi Terkait