Tanda tangan seorang menteri di atas naskah perjanjian internasional sering diberitakan seolah urusan sudah selesai. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, tanda tangan itu baru pintu masuk. Sebuah perjanjian bisa saja sudah diteken di forum internasional, tetapi belum mengikat Indonesia sama sekali — baik ke dalam maupun ke luar — sampai serangkaian tahap konstitusional dilewati, dan sebagian di antaranya harus melalui Senayan.
Dasar hukumnya: satu pasal pendek yang menentukan
Pijakan utamanya adalah Pasal 11 UUD 1945, yang menyatakan Presiden membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, dengan persetujuan DPR. Aturan turunannya adalah UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang merinci enam kategori perjanjian yang wajib disahkan dengan undang-undang: masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah; kedaulatan atau hak berdaulat; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Di luar enam kategori itu, perjanjian yang sifatnya teknis — kerja sama ilmiah, pertukaran pelatihan, nota kesepahaman antarlembaga — cukup disahkan dengan Peraturan Presiden. Pemerintah tetap wajib menyampaikan salinannya kepada DPR sebagai bentuk pelaporan, tetapi tidak ada proses persetujuan.
Perjalanan sebuah naskah, dari meja perunding ke Lembaran Negara
Prosesnya dimulai jauh sebelum DPR terlibat. Delegasi yang akan menandatangani perjanjian harus memegang full powers atau surat kuasa yang diterbitkan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden. Tanpa surat kuasa itu, tanda tangan seorang pejabat tidak mengikat negara. Setelah naskah diteken, Kementerian Luar Negeri bersama kementerian teknis pemrakarsa menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan perjanjian tersebut, lengkap dengan naskah asli, terjemahan resmi, dan penjelasan mengenai konsekuensi hukum serta anggarannya.
Berkas itu kemudian dikirim ke DPR melalui Surat Presiden (Surpres) yang sekaligus menunjuk menteri mana yang mewakili pemerintah dalam pembahasan. Di DPR, Surpres dibacakan dalam rapat paripurna, lalu Badan Musyawarah menugaskan komisi yang relevan. Perjanjian pertahanan dan politik luar negeri biasanya jatuh ke Komisi I, perjanjian pinjaman luar negeri ke Komisi XI, perjanjian dagang ke Komisi VI, dan perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik ke Komisi III.
Di sinilah letak perbedaan penting yang jarang dipahami publik. Dalam pembahasan RUU biasa, DPR menyusun Daftar Inventarisasi Masalah dan mengubah pasal demi pasal. Pada RUU pengesahan perjanjian internasional, hal itu tidak mungkin dilakukan. Naskah perjanjiannya sudah final dan disepakati bersama negara lain; mengubah satu kata berarti membatalkan kesepakatan. Karena itu, pembahasan di Pembicaraan Tingkat I praktis bersifat menerima atau menolak keseluruhan naskah. Ruang manuver DPR ada pada dua hal: mendorong pemerintah mengajukan reservasi atau deklarasi atas pasal tertentu, dan menitipkan catatan kebijakan pelaksanaan.
Contohnya terlihat pada UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Indonesia menyertakan deklarasi atas Pasal 1 kovenan mengenai hak menentukan nasib sendiri, dengan penegasan bahwa ketentuan itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi semacam ini lahir persis dari kekhawatiran yang mengemuka dalam pembahasan.
Setelah Tingkat I selesai, keputusan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna. Jika disetujui, RUU disahkan Presiden, diberi nomor, dan diundangkan dalam Lembaran Negara sesuai mekanisme UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang saja belum cukup
Banyak yang mengira urusan tuntas begitu undang-undang pengesahan terbit. Faktanya, secara hukum internasional Indonesia belum terikat sampai piagam ratifikasi diserahkan kepada pihak penyimpan (depositary) atau dipertukarkan dengan negara mitra. Paris Agreement adalah ilustrasi yang jelas: DPR menyetujuinya pada 24 Oktober 2016 dan terbit UU No. 16 Tahun 2016, tetapi Indonesia baru resmi menjadi pihak setelah instrumen ratifikasi diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada akhir Oktober 2016.
Pola yang sama berlaku pada perjanjian bilateral. Perjanjian ekstradisi Indonesia–Singapura ditandatangani pada 2022, disahkan melalui UU No. 5 Tahun 2023, dan baru berlaku efektif pada 2024 setelah kedua negara saling bertukar instrumen ratifikasi. Untuk perjanjian ekonomi, RCEP yang diteken November 2020 disahkan lewat UU No. 24 Tahun 2022 dan mulai berlaku bagi Indonesia pada awal 2023.
Perdebatan yang belum selesai
Mekanisme ini bukan tanpa kritik. Frasa "akibat luas dan mendasar" dinilai terlalu longgar sehingga pemerintah leluasa memilih jalur Peraturan Presiden untuk perjanjian dagang yang sebenarnya berdampak besar pada petani, industri kecil, dan anggaran negara. Persoalan itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan melahirkan Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018. MK menegaskan bahwa perjanjian internasional yang berdampak luas pada kehidupan rakyat, membebani keuangan negara, atau menuntut perubahan undang-undang harus mendapat persetujuan DPR, sekaligus mendorong pembentuk undang-undang merevisi UU No. 24 Tahun 2000 yang dinilai tidak lagi memadai.
Kritik kedua menyangkut kualitas pengawasan. Karena DPR hanya bisa menyetujui atau menolak paket utuh, dan pembahasan kerap berlangsung singkat, fungsi persetujuan berisiko menjadi formalitas. Sejumlah kalangan mengusulkan agar DPR dilibatkan lebih awal — pada tahap penyusunan mandat perundingan, bukan setelah naskah dikunci. Sebagian usulan lain menekankan pentingnya konsultasi publik dan uji dampak sebelum Surpres dikirim.
Terlepas dari kelemahan itu, keberadaan pintu persetujuan DPR tetap menjadi rem konstitusional. Ia memastikan komitmen yang mengikat Indonesia selama puluhan tahun ke depan — mulai dari batas wilayah hingga target emisi karbon — tidak lahir hanya dari satu meja perundingan, melainkan melewati forum wakil rakyat yang catatannya dapat dibaca dan diuji publik.