Pada 15–16 November 2022, Nusa Dua, Bali, menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin negara dengan perekonomian terbesar dunia. Bagi banyak orang Indonesia, peristiwa itu terekam sebagai barisan iring-iringan mobil kepresidenan dan penutupan jalan di Badung. Namun yang sesungguhnya terjadi di ruang tertutup Apurva Kempinski adalah proses tawar-menawar diplomatik yang jauh lebih rumit daripada sekadar seremoni: 20 delegasi harus menyepakati satu dokumen final, kata per kata, tanpa mekanisme voting.
Forum yang Lahir dari Krisis, Bukan dari Perjanjian
G20 kerap disalahpahami sebagai organisasi internasional seperti PBB atau ASEAN. Padahal G20 tidak punya piagam pendirian, tidak punya kantor pusat, dan tidak punya sekretariat permanen. Forum ini dibentuk pada 1999 sebagai pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, sebagai respons atas Krisis Keuangan Asia 1997–1998 yang memukul telak Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan. Indonesia termasuk anggota sejak awal.
Statusnya baru naik ke tingkat kepala negara pada November 2008, ketika krisis subprime mortgage di Amerika Serikat menular ke sistem keuangan global. Sejak itu G20 menjadi forum utama koordinasi ekonomi dunia, mewakili sekitar 80 persen produk domestik bruto global dan dua pertiga populasi dunia. Anggotanya 19 negara ditambah Uni Eropa — dan sejak 2023, Uni Afrika resmi bergabung sebagai anggota penuh.
Bagaimana G20 Sebenarnya Bekerja
Karena tidak ada sekretariat tetap, seluruh beban administrasi ditanggung negara pemegang presidensi selama satu tahun. Presidensi bergilir di antara lima kelompok regional, dan agar agenda tidak putus, berlaku sistem troika: presidensi tahun berjalan bekerja bersama presidensi sebelumnya dan berikutnya. Saat Indonesia memegang presidensi 2022, troika berisi Italia, Indonesia, dan India.
Pembahasan dibagi ke dalam dua jalur. Finance Track menangani isu fiskal, moneter, perpajakan internasional, dan stabilitas keuangan; pada 2022 jalur ini dipimpin bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Sherpa Track menangani isu nonkeuangan — perdagangan, energi, kesehatan, digital, ketenagakerjaan — dengan Sherpa Indonesia dijabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Di bawah keduanya bekerja puluhan kelompok kerja teknis, ditambah engagement groups yang menampung pelaku nonpemerintah seperti B20 (dunia usaha), Y20 (pemuda), T20 (lembaga riset), dan L20 (serikat pekerja).
Yang paling menentukan adalah cara pengambilan keputusannya. G20 tidak mengenal pemungutan suara; semua putusan diambil lewat konsensus. Artinya satu negara saja yang menolak sebuah kalimat cukup untuk menggagalkan komunike bersama. Inilah sebabnya para negosiator bisa berdebat berjam-jam hanya untuk satu kata seperti "war" atau "conflict". Hasil akhirnya pun tidak mengikat secara hukum: deklarasi G20 adalah komitmen politik yang baru bergigi jika diterjemahkan ke kebijakan nasional masing-masing anggota atau diteruskan ke lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan Financial Stability Board.
Giliran Indonesia dan Tema "Recover Together, Recover Stronger"
Indonesia menerima palu presidensi dari Italia pada 31 Oktober 2021 di Roma, dan resmi memegangnya sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Temanya, Recover Together, Recover Stronger, dipilih karena dunia saat itu belum keluar dari bayang-bayang pandemi Covid-19. Tiga prioritas ditetapkan: penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.
Sepanjang tahun itu ratusan pertemuan tingkat kelompok kerja hingga menteri digelar tersebar di berbagai kota, dari Jakarta, Yogyakarta, Labuan Bajo, Belitung, hingga Balikpapan — strategi yang sekaligus dipakai untuk memutar roda ekonomi daerah pascapandemi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan rangkaian acara ini menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan menyumbang triliunan rupiah ke PDB melalui sektor akomodasi, transportasi, dan jasa.
Ujian Terberat: Satu Paragraf tentang Perang
Presidensi Indonesia jatuh pada tahun yang tidak bersahabat. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 memecah anggota G20 menjadi dua kubu, dan beberapa negara Barat sempat mengancam memboikot pertemuan yang dihadiri delegasi Rusia. Sejumlah pertemuan tingkat menteri sebelumnya bahkan gagal menghasilkan komunike bersama.
Di titik itulah posisi politik luar negeri bebas aktif Indonesia — yang berakar pada mandat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia" dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri — dipakai sebagai modal. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Kyiv dan Moskow pada Juni 2022 untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Hasilnya, KTT Bali tetap menghasilkan Bali Leaders' Declaration sebanyak 52 paragraf yang disepakati konsensus, dengan rumusan kompromi bahwa "sebagian besar anggota mengecam keras perang di Ukraina" sekaligus mengakui adanya perbedaan pandangan. Banyak pengamat menilai keberhasilan menembus jalan buntu itu sebagai capaian diplomatik utama Indonesia tahun tersebut.
Apa yang Tersisa Setelah Tenda Dibongkar
Beberapa hasil konkret bisa dilacak. Pertama, pembentukan Pandemic Fund yang dikelola Bank Dunia dengan komitmen awal lebih dari 1,4 miliar dolar AS untuk membiayai kesiapsiagaan menghadapi pandemi berikutnya. Kedua, Energy Transition Mechanism bersama Asian Development Bank untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik batu bara — dengan PLTU Cirebon-1 sebagai proyek percontohan pertama. Ketiga, kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS yang diumumkan di sela KTT Bali untuk mendanai transisi energi Indonesia.
Namun perlu dicatat, sebagian besar angka itu berbentuk komitmen dan janji pendanaan, bukan dana yang langsung cair. Realisasi JETP, misalnya, sampai kini masih menjadi bahan evaluasi karena porsi hibahnya kecil dibanding pinjaman. Di sinilah keterbatasan G20 terlihat: forum ini efektif menciptakan tekanan politik dan agenda bersama, tetapi eksekusinya bergantung sepenuhnya pada kemauan tiap negara.
Bagi Indonesia, presidensi 2022 tetap bernilai strategis karena membuka ruang membawa kepentingan negara berkembang — utang, akses vaksin, dan pembiayaan iklim yang adil — ke meja negara-negara terkaya dunia. Setelah menyerahkan palu ke India pada penutupan KTT Bali, Indonesia masih duduk dalam troika selama 2023, memastikan agenda yang dirintis di Nusa Dua tidak berhenti begitu tenda konferensi dibongkar.