Setiap kali sebuah kebijakan daerah memicu kegaduhan — mulai dari kenaikan tarif retribusi, mutasi besar-besaran pejabat, proyek yang mangkrak, hingga pengelolaan bantuan sosial yang dinilai tidak transparan — istilah "interpelasi" hampir pasti muncul di ruang sidang DPRD. Kata itu sering diucapkan seolah menjadi ancaman terakhir bagi seorang gubernur, bupati, atau wali kota. Padahal, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hak interpelasi adalah instrumen yang jauh lebih terbatas — dan justru karena itu, penting dipahami secara tepat.

Bukan Sidang Pemakzulan, Melainkan Permintaan Keterangan

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Dasarnya bukan tafsir bebas, melainkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur hak DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, berdampingan dengan hak angket dan hak menyatakan pendapat. Ketiganya sering dianggap sama, padahal fungsinya berjenjang.

Interpelasi berada di tingkat paling ringan: dewan ingin tahu, dan kepala daerah wajib menjelaskan. Tidak ada penyidikan, tidak ada pemanggilan saksi di bawah ancaman hukum, tidak ada kesimpulan yang bersifat menghukum. Hak angket satu tingkat di atasnya, karena melibatkan pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki kebijakan yang diduga melanggar peraturan. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah tahap akhir, tempat DPRD merumuskan sikap resmi kelembagaan atas suatu peristiwa atau tindakan kepala daerah.

Karena itu, keliru jika interpelasi dibaca sebagai langkah awal penggulingan kepala daerah. Ia lebih tepat dipahami sebagai pintu masuk pengawasan — pintu yang bisa saja tidak menuju ke mana-mana apabila jawaban kepala daerah dianggap memadai oleh mayoritas fraksi.

Bagaimana Usulan Interpelasi Sebenarnya Bergerak

Yang jarang dijelaskan adalah bahwa interpelasi nyaris selalu gagal atau berhasil bukan di ruang paripurna, melainkan jauh sebelumnya, di tahap pengumpulan tanda tangan. Prosesnya biasanya berjalan seperti ini.

Beberapa anggota DPRD yang menilai sebuah kebijakan bermasalah menyusun naskah usulan berisi pokok persoalan dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan kepada kepala daerah. Naskah itu kemudian diedarkan untuk mendapatkan dukungan tanda tangan anggota lintas fraksi. Jumlah minimal pengusul dan jumlah fraksi yang harus terlibat diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib masing-masing daerah, sehingga angkanya tidak selalu identik antara satu provinsi dengan kabupaten lain. Inilah momen paling politis: usulan bisa kandas hanya karena satu atau dua anggota mencabut tanda tangannya setelah lobi di luar ruang rapat.

Jika ambang dukungan terpenuhi, usulan disampaikan kepada pimpinan DPRD, dibahas dalam rapat Badan Musyawarah untuk penjadwalan, lalu diputuskan dalam rapat paripurna. Paripurna inilah yang menentukan apakah usulan itu resmi menjadi hak interpelasi DPRD sebagai lembaga — bukan lagi milik sekelompok pengusul. Setelah disetujui, pimpinan DPRD mengirim surat resmi kepada kepala daerah.

Tahap berikutnya kerap menimbulkan kekecewaan publik. Kepala daerah memang wajib memberikan keterangan, tetapi dalam banyak kasus penjelasan disampaikan secara tertulis atau diwakilkan kepada sekretaris daerah dan kepala dinas terkait. Secara politik hal ini sering dianggap merendahkan bobot interpelasi, meski secara administratif tidak otomatis melanggar ketentuan. Di titik ini pula banyak interpelasi kehilangan tenaga: agenda tertunda berkali-kali, isu berganti, dan perhatian media beralih.

Ketika Jawaban Dinilai Tidak Memuaskan

Anggapan bahwa kepala daerah bisa langsung diberhentikan karena gagal menjawab interpelasi tidak berdasar. Pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatan diatur ketat dalam UU No. 23 Tahun 2014, dengan sebab-sebab terbatas seperti berhalangan tetap, melanggar sumpah jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah, atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman tertentu. Prosesnya pun tidak berhenti di DPRD: usulan pemberhentian harus melalui putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD, kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri sesuai tingkatannya.

Artinya, tindak lanjut realistis dari interpelasi yang mengecewakan biasanya berupa pendalaman melalui hak angket, rekomendasi tertulis kepada kepala daerah, penggunaan fungsi anggaran saat pembahasan APBD, atau meneruskan temuan kepada lembaga lain. Jika ada dugaan penyimpangan keuangan, misalnya, materi interpelasi sering bermuara pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau pengaduan ke aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila persoalannya berupa pelayanan publik yang buruk, warga dan dewan dapat menempuh jalur pengaduan ke Ombudsman RI, yang berwenang memeriksa maladministrasi penyelenggara pemerintahan daerah.

Mengapa Interpelasi Tetap Penting

Meski jarang berujung sanksi, interpelasi punya nilai yang sulit digantikan: ia memaksa kebijakan dibicarakan secara terbuka dan terekam dalam risalah resmi. Alasan di balik sebuah keputusan yang sebelumnya hanya beredar sebagai rumor harus dinyatakan dalam forum formal, dengan konsekuensi politik apabila keterangan itu kemudian terbukti tidak benar.

Fungsi ini sejalan dengan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Karena anggota DPRD dipilih langsung melalui pemilu yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum dan diawasi Badan Pengawas Pemilu, akuntabilitas mereka pun berjalan dua arah: dewan meminta keterangan kepada kepala daerah, sementara pemilih menilai apakah wakilnya benar-benar menggunakan hak itu.

Yang Perlu Dicermati Warga

  • Periksa apakah usulan interpelasi sudah disetujui paripurna atau masih sebatas wacana beberapa anggota; keduanya berbeda status hukum.
  • Cari tahu pertanyaan konkret yang diajukan pengusul, bukan hanya judul isunya — di situ terlihat serius atau tidaknya usulan.
  • Tanyakan tindak lanjutnya setelah kepala daerah menjawab, karena tanpa rekomendasi tertulis interpelasi mudah berhenti sebagai peristiwa satu hari.
  • Bandingkan materi interpelasi dengan temuan resmi seperti laporan pemeriksaan keuangan atau hasil pemeriksaan Ombudsman RI, agar penilaian tidak bertumpu pada narasi politik semata.

Dengan pemahaman itu, interpelasi tidak lagi terdengar sebagai gertakan musiman di ruang sidang, melainkan sebagai bagian dari kerja pengawasan yang bisa diikuti dan diuji publik.

Rujukan Resmi Terkait