Setiap kali muncul aturan baru soal jam operasional tempat hiburan, larangan merokok di ruang publik, atau kenaikan retribusi parkir, sumber hukumnya hampir selalu sama: Peraturan Daerah. Perda adalah produk hukum yang lahir dari kesepakatan dua institusi di daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah, dan mengikat siapa pun yang berada di wilayah itu, termasuk pendatang yang hanya lewat sehari.
Definisi formalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah dua kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022. Di sana disebutkan Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Frasa "persetujuan bersama" ini penting: tidak ada Perda yang bisa lahir dari kehendak bupati saja, dan tidak ada pula yang bisa disahkan DPRD secara sepihak.
Posisinya dalam Hierarki Hukum Menentukan Nasibnya
Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menempatkan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota di anak tangga paling bawah hierarki peraturan perundang-undangan, di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Konsekuensinya praktis: sebuah Perda bisa saja disusun bertahun-tahun, disahkan dengan meriah, lalu gugur karena bertabrakan dengan undang-undang di atasnya.
Ini bukan skenario teoretis. Ketika UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terbit, ratusan daerah harus merombak Perda pajak dan retribusi mereka. Aturan lama yang memecah pajak hotel, restoran, dan hiburan ke dalam beberapa Perda terpisah tidak lagi berlaku, karena undang-undang baru mewajibkan seluruhnya dikonsolidasikan dalam satu Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tenggat awal Januari 2024. Daerah yang telat menyusun kehilangan dasar hukum untuk memungut.
Perjalanan Sebuah Rancangan: Dari Daftar Antrean sampai Lembaran Daerah
Sebuah Perda tidak muncul mendadak. Titik awalnya adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda, semacam daftar antrean legislasi yang disusun DPRD bersama pemerintah daerah dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan APBD. Rancangan yang tidak masuk daftar ini secara prinsip harus menunggu, kecuali ada keadaan mendesak seperti perintah putusan pengadilan atau bencana.
Setelah masuk antrean, penyusunan naskahnya bisa datang dari dua arah. Jika inisiatif berasal dari eksekutif, biasanya draf digodok oleh bagian hukum sekretariat daerah bersama dinas teknis terkait. Jika inisiatifnya dari DPRD, penyusunan ditangani Badan Pembentukan Perda atau komisi pengusul. Untuk jenis rancangan tertentu, penyusunan wajib didahului naskah akademik yang memuat kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagaimana diatur Pasal 56 UU No. 12 Tahun 2011.
Pembahasan di DPRD berlangsung dalam dua tingkat pembicaraan. Tingkat pertama adalah tahap paling substantif: rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus bersama kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, tempat pasal demi pasal diperdebatkan, ditambah, atau dicoret. Di sinilah kepentingan berbagai pihak bertarung. Tingkat kedua adalah rapat paripurna yang menghasilkan persetujuan bersama, ditandai penyampaian pendapat akhir fraksi dan kepala daerah.
Ketika Kepala Daerah Enggan Menandatangani
Setelah disetujui bersama, naskah disampaikan kepada kepala daerah paling lama tujuh hari untuk ditandatangani dalam tempo 30 hari. Banyak yang mengira kepala daerah masih bisa menggagalkan Perda pada titik ini dengan cara tidak membubuhkan tanda tangan. Kenyataannya tidak. UU No. 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan rancangan itu tetap sah menjadi Perda dan wajib diundangkan, cukup dengan kalimat pengesahan tanpa tanda tangan kepala daerah.
Sebelum benar-benar berlaku, ada dua saringan tambahan. Pertama, untuk rancangan menyangkut APBD, pajak dan retribusi, rencana tata ruang, serta rencana pembangunan jangka menengah, Pasal 245 UU No. 23 Tahun 2014 mewajibkan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk tingkat provinsi, atau oleh gubernur untuk kabupaten/kota. Kedua, Perda memerlukan nomor register dari Kemendagri atau gubernur sebelum diundangkan. Tanpa noreg, sekretaris daerah tidak dapat memuatnya dalam Lembaran Daerah, dan tanpa pemuatan itu Perda belum mengikat siapa pun.
Partisipasi Publik yang Kini Punya Ukuran
Konsultasi publik dalam pembentukan Perda lama dianggap formalitas: undangan mendadak, peserta terbatas, notulen yang tak pernah dibaca lagi. Situasi itu berubah setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara UU Cipta Kerja, yang memperkenalkan konsep partisipasi bermakna. Standarnya kemudian diadopsi ke dalam UU No. 13 Tahun 2022 dan mencakup tiga hak masyarakat: hak untuk didengarkan pendapatnya, hak agar pendapat itu dipertimbangkan, dan hak memperoleh penjelasan atas pendapat yang tidak diakomodasi.
Poin ketiga inilah yang paling sering diabaikan pemerintah daerah. Menggelar satu forum lalu mengunggah foto kegiatan tidak lagi cukup jika masukan warga menghilang tanpa jawaban dalam risalah pembahasan.
Sanksi dan Jalur Perlawanan Warga
Perda bukan sekadar imbauan. Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 memberi ruang bagi Perda memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta, selain sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, denda administratif, atau penyegelan yang dieksekusi Satuan Polisi Pamong Praja.
Jika warga merasa sebuah Perda merugikan dan bertentangan dengan undang-undang, jalurnya adalah permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi yang hanya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Perlu dicatat, Menteri Dalam Negeri maupun gubernur kini tidak lagi berwenang membatalkan Perda kabupaten/kota secara sepihak setelah Mahkamah Konstitusi menganulir kewenangan itu melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Pembatalan Perda menjadi ranah kekuasaan kehakiman.
Memahami alur ini membuat warga tidak hanya menjadi objek aturan. Propemperda bersifat terbuka dan dapat diakses melalui situs DPRD atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum daerah masing-masing, sehingga masyarakat bisa mengetahui rancangan apa yang sedang dibahas jauh sebelum palu paripurna diketuk.