Setiap akhir tahun, jutaan pekerja Indonesia menunggu satu angka yang diumumkan gubernur lewat surat keputusan: upah minimum provinsi. Angka itu bukan gaji rata-rata, bukan pula target ideal, melainkan batas terbawah yang secara hukum tidak boleh dilanggar pengusaha ketika membayar pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Di bawah angka itu, pembayaran upah bukan lagi persoalan kebijakan perusahaan, tetapi pelanggaran yang bisa dibawa ke ranah pidana.
Yang sebenarnya terjadi sebelum angka diumumkan
Proses penetapan upah minimum jarang dipahami publik karena yang terlihat hanya hasil akhirnya. Padahal alurnya cukup teknis dan berjenjang. Biasanya sekitar September, Badan Pusat Statistik menyerahkan data resmi ke Kementerian Ketenagakerjaan: laju inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tentang rata-rata konsumsi rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Data inilah bahan mentahnya.
Setelah data turun, Dewan Pengupahan Daerah bersidang. Lembaga ini bersifat tripartit: berisi unsur pemerintah daerah, perwakilan asosiasi pengusaha seperti Apindo, dan perwakilan serikat pekerja. Di ruang inilah tawar-menawar terjadi. Serikat pekerja umumnya datang dengan hitungan sendiri berdasarkan survei harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, sementara unsur pengusaha membawa argumen daya tahan industri, terutama sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Dewan Pengupahan lalu menyerahkan rekomendasi—kadang lebih dari satu opsi angka—kepada gubernur. Keputusan akhir tetap ada di tangan gubernur, yang wajib mengumumkan upah minimum provinsi paling lambat akhir November, disusul upah minimum kabupaten/kota, sebelum berlaku 1 Januari.
Rumus di balik angka: apa itu indeks alfa
Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 yang merevisi PP No. 36 Tahun 2021, kenaikan upah minimum dihitung dengan formula yang menggabungkan tiga komponen: inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan satu variabel bernama indeks tertentu atau "indeks alfa" dengan rentang 0,10 sampai 0,30. Indeks inilah yang sering menjadi titik gesekan. Semakin besar alfa yang dipilih Dewan Pengupahan, semakin besar porsi pertumbuhan ekonomi yang "dialirkan" ke kenaikan upah. Karena rentangnya luas, dua provinsi dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi hampir sama bisa menghasilkan persentase kenaikan yang berbeda, tergantung angka alfa yang disepakati—dan itu hasil negosiasi politik-ekonomi, bukan semata perhitungan matematis.
Peta aturan ini berubah setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi UU Cipta Kerja melalui Putusan No. 168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024. MK antara lain menegaskan pentingnya kebutuhan hidup layak sebagai pertimbangan pengupahan, mengembalikan ruang bagi upah minimum sektoral, dan menekankan peran dewan pengupahan daerah. Sebagai tindak lanjut jangka pendek, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2024 yang menetapkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar rata-rata 6,5 persen secara nasional—keluar dari formula PP 51/2023—sembari menyiapkan aturan pengupahan yang lebih permanen.
Kenapa angkanya selalu jadi rebutan
Perdebatan upah minimum tidak pernah benar-benar soal angka, melainkan soal siapa yang menanggung risiko. Bagi serikat pekerja, kenaikan yang hanya sedikit di atas inflasi berarti daya beli stagnan: kenaikan nominal 6 persen terasa habis begitu harga beras, sewa kamar, dan tarif transportasi naik. Bagi pengusaha di sektor berorientasi ekspor, upah adalah komponen biaya terbesar yang tidak bisa dinegosiasikan ulang dengan pembeli di luar negeri, sehingga kenaikan tajam dijawab dengan efisiensi—pengurangan jam kerja, alih daya, atau relokasi ke kabupaten dengan upah minimum lebih rendah.
Karena itu tersedia klausul penangguhan bagi perusahaan yang mengaku tidak mampu, dengan syarat mengajukan permohonan ke gubernur disertai laporan keuangan yang diaudit dan kesepakatan tertulis dengan pekerja. Mekanisme ini sah, tetapi juga sering dikeluhkan serikat karena verifikasinya sulit diawasi pekerja biasa.
Peta upah yang tidak rata dan arus pekerja
Selisih upah antardaerah di Indonesia sangat lebar. Pada 2025, upah minimum provinsi DKI Jakarta ditetapkan sekitar Rp5,39 juta per bulan, sementara Jawa Tengah berada di kisaran Rp2,17 juta—hampir dua setengah kali lipat perbedaannya. Selisih semacam ini menjelaskan dua fenomena sekaligus: arus pekerja muda dari daerah upah rendah ke kawasan industri Jabodetabek, dan sebaliknya, perpindahan pabrik padat karya dari Bekasi atau Tangerang ke wilayah Jawa Tengah dengan struktur biaya lebih ringan.
Perlu dicatat bahwa upah nominal tinggi tidak otomatis berarti kesejahteraan lebih baik. Pekerja di Jakarta membayar sewa, transportasi, dan pangan yang jauh lebih mahal, sehingga upah riil—daya beli sesungguhnya—bisa tidak berbeda jauh dari rekannya di kota kecil.
Antara SK gubernur dan slip gaji
Masalah terbesar upah minimum bukan hanya besarannya, tetapi apakah ia benar-benar dibayarkan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja, mengancam pengusaha yang membayar upah di bawah minimum dengan pidana penjara satu sampai empat tahun dan/atau denda Rp100 juta hingga Rp400 juta. Ancaman itu keras di atas kertas, tetapi penegakannya bergantung pada pengawas ketenagakerjaan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding jumlah perusahaan yang harus diawasi, terutama di daerah.
Dalam praktik, pelanggaran sering baru terungkap setelah ada pengaduan pekerja ke dinas tenaga kerja atau posko pengaduan Kementerian Ketenagakerjaan. Persoalannya, pekerja kontrak dan harian lepas kerap enggan melapor karena takut kehilangan pekerjaan. Jika pengaduan mentok, jalurnya berlanjut ke mediasi tripartit, lalu Pengadilan Hubungan Industrial—proses yang menuntut waktu dan biaya. Ombudsman RI juga bisa menerima laporan bila dinas terkait dinilai lalai menindaklanjuti aduan.
Di luar itu, ada batas struktural yang lebih mendasar: upah minimum hanya mengikat hubungan kerja formal. Data Sakernas BPS secara konsisten menunjukkan mayoritas pekerja Indonesia—sekitar enam dari sepuluh—berada di sektor informal: pedagang, pengemudi ojek daring, pekerja rumahan, buruh harian bangunan. Bagi mereka, angka yang diperdebatkan setiap November di dewan pengupahan hanya berfungsi sebagai tolok ukur moral, bukan hak yang bisa ditagih. Selama porsi informalitas belum turun, upah minimum akan tetap menjadi instrumen perlindungan yang penting, tetapi jangkauannya jauh dari seluruh angkatan kerja.