Seorang pemuda dari sebuah desa di pesisir Jawa Tengah biasanya tidak berangkat ke Jakarta karena membaca lowongan kerja di internet. Ia berangkat karena sepupunya sudah lebih dulu bekerja di sana, menawarkan tempat tidur di kamar kontrakan berukuran 3x3 meter, dan menjanjikan akan mengenalkannya pada mandor proyek atau pemilik warung tempat ia bekerja. Ongkos bus ditalangi dulu, dipotong dari gaji bulan pertama. Inilah bentuk migrasi yang paling umum terjadi di Indonesia: bukan perpindahan individu yang terencana rapi, melainkan rantai yang bergerak dari satu kerabat ke kerabat berikutnya.
Memahami mekanisme ini penting karena menjelaskan mengapa migrasi desa-kota sulit dihentikan hanya dengan imbauan. Selama satu orang berhasil bertahan di kota dan mengirim uang pulang, ia menjadi bukti hidup bagi belasan orang lain di kampungnya bahwa perpindahan itu masuk akal.
Dorongan yang lebih rumit daripada selisih upah
Faktor ekonomi memang tetap menjadi pemicu utama. Selisih pendapatan antara buruh tani harian di desa dan pekerja informal di kota sering kali cukup besar untuk menutup biaya hidup kota yang lebih mahal. Namun keputusan pindah jarang murni soal angka. Banyak perantau berangkat karena pekerjaan di desa bersifat musiman: ada masa tanam dan panen, lalu ada bulan-bulan kosong tanpa penghasilan sama sekali. Kota menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki desa, yaitu penghasilan harian yang berlanjut sepanjang tahun, sekecil apa pun jumlahnya.
Faktor kedua adalah layanan. Orang tua memindahkan keluarganya ke kota kecamatan atau kota kabupaten agar anak bisa masuk SMA negeri tanpa menempuh perjalanan dua jam, atau agar dekat dengan rumah sakit rujukan yang menerima BPJS Kesehatan. Migrasi jenis ini sering luput dari pembicaraan karena tidak selalu berakhir di kota megapolitan, melainkan berhenti di kota-kota menengah terdekat.
Angka resmi yang selalu tertinggal dari kenyataan
Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Penduduk 2020 mencatat sekitar 56,7 persen penduduk Indonesia sudah tinggal di wilayah perkotaan. Kementerian PPN/Bappenas dalam berbagai dokumen perencanaannya memproyeksikan angka itu bisa menembus sekitar 70 persen menjelang 2045. Namun angka-angka tersebut hampir pasti belum menggambarkan tekanan riil yang ditanggung kota.
Alasannya sederhana dan sangat praktis: banyak perantau tidak memindahkan dokumen kependudukannya. Kartu Tanda Penduduk tetap beralamat di desa asal karena mengurus surat pindah lewat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dianggap merepotkan, karena status kontrakan yang berganti setiap tahun, atau karena bantuan sosial dan hak pilih dalam pemilu masih terdaftar di kampung. Akibatnya, seorang pekerja yang sudah lima tahun tinggal di Jakarta tetap tercatat sebagai penduduk Kabupaten Brebes. Kota menanggung beban air bersih, sampah, dan kemacetannya, tetapi tidak menghitungnya sebagai penduduk dalam perencanaan anggaran.
Lapisan lain yang sering terlewat adalah mobilitas harian. BPS secara berkala menerbitkan Statistik Komuter Jabodetabek yang memotret jutaan orang bergerak dari kota-kota penyangga menuju pusat kota setiap pagi dan kembali malam harinya. Mereka bukan migran permanen, tetapi menekan jalan, kereta, dan layanan kota dengan intensitas yang sama.
Beban yang muncul di ujung kota
Tekanan migrasi tidak langsung terlihat di pusat kota, melainkan di pinggirannya. Permukiman padat tumbuh di bantaran sungai dan lahan sisa karena di situlah harga sewa masih terjangkau bagi pekerja informal. Kawasan seperti ini pula yang paling rentan ketika musim hujan datang, sehingga persoalan migrasi bertemu dengan persoalan kebencanaan yang biasa ditangani BNPB dan badan penanggulangan bencana daerah.
Di sisi layanan publik, konsekuensinya terasa saat pendaftaran sekolah dan pengurusan administrasi. Ombudsman RI berulang kali menyoroti pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan penerimaan peserta didik baru, dua hal yang bersinggungan langsung dengan status domisili warga pendatang. Anak yang orang tuanya belum memindahkan kartu keluarga bisa terganjal aturan zonasi, sementara warga yang ingin memindahkan dokumen menghadapi antrean dan persyaratan yang tidak selalu jelas.
Yang tertinggal di desa
Di daerah asal, dampaknya paling terasa di sektor pertanian. Hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang dirilis BPS menunjukkan bahwa struktur usia petani Indonesia didominasi kelompok usia menengah ke atas, sementara jumlah petani muda relatif terbatas dibanding total petani nasional. Praktiknya di lapangan terlihat jelas: sawah tetap digarap, tetapi oleh buruh tani berusia lanjut atau oleh pekerja upahan dari desa tetangga, sementara anak pemilik lahan bekerja di kota.
Namun menyebut migrasi semata-mata sebagai kerugian bagi desa juga tidak akurat. Kiriman uang dari perantau kerap menjadi sumber pembiayaan renovasi rumah, biaya sekolah adik, hingga modal warung keluarga. Persoalannya, uang itu lebih sering masuk ke konsumsi rumah tangga daripada ke investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja baru di desa. Selama pola itu bertahan, desa terus mengekspor tenaga kerja mudanya.
Kebijakan yang tersedia dan batasnya
Instrumen kebijakan sebenarnya sudah ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan dan sumber pendanaan langsung melalui Dana Desa yang penyalurannya diatur Kementerian Keuangan. Dana ini membiayai jalan usaha tani, irigasi kecil, embung, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Arah kebijakan pemerataan wilayah juga tertuang dalam dokumen RPJMN yang disusun Bappenas, termasuk dorongan pengembangan kota-kota menengah agar arus perpindahan tidak seluruhnya tertumpah ke Jabodetabek.
Yang menjadi tantangan adalah kualitas belanjanya. Pembangunan fisik memang lebih mudah dilaporkan, tetapi tidak otomatis menciptakan pekerjaan yang mampu menahan anak muda tinggal di desa. Selama pilihan yang tersedia di kampung hanya bertani musiman tanpa jaminan harga jual, rantai migrasi akan terus bekerja persis seperti sebelumnya: satu orang berangkat, lalu menarik yang lain.
Karena itu, mengelola urbanisasi bukan soal membendung orang datang ke kota, melainkan memastikan dua hal berjalan bersamaan. Pertama, kota harus mengakui pendatang sebagai penduduk yang berhak atas layanan, termasuk mempermudah pemindahan dokumen kependudukan. Kedua, desa perlu diberi alasan ekonomi yang nyata agar generasi mudanya punya pilihan untuk tinggal.