Seorang lulusan SMK jurusan teknik mesin di Bekasi mengirim lamaran ke 40 perusahaan dalam enam bulan pertama setelah lulus. Sebagian besar tidak dibalas. Beberapa yang membalas mensyaratkan pengalaman kerja minimal dua tahun untuk posisi operator produksi yang secara resmi dilabeli entry level. Ia akhirnya bekerja sebagai kurir aplikasi dengan penghasilan harian yang berfluktuasi. Dalam statistik ketenagakerjaan, ia tidak lagi terhitung sebagai penganggur. Namun kondisinya jelas bukan yang dibayangkan ketika ia memilih sekolah kejuruan.
Kenapa angka pengangguran terlihat kecil
Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur pengangguran melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis dua kali setahun, Februari dan Agustus. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia dalam beberapa periode terakhir bergerak di kisaran di bawah lima persen — angka yang secara sekilas tampak sehat dibanding banyak negara lain.
Persoalannya ada pada definisi. Mengikuti standar Organisasi Perburuhan Internasional yang diadopsi BPS, seseorang sudah dihitung bekerja bila melakukan aktivitas ekonomi minimal satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Artinya, pedagang asongan yang berjualan tiga jam sehari dan lulusan sarjana yang menerima proyek lepas sesekali sama-sama masuk kategori "bekerja". Karena itu, membaca TPT saja tidak cukup.
Indikator yang lebih menjelaskan situasi sebenarnya adalah setengah penganggur — mereka yang bekerja di bawah 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan — serta proporsi pekerja informal. Data Sakernas BPS secara konsisten menunjukkan mayoritas pekerja Indonesia, sekitar tiga dari lima orang, berada di sektor informal: tanpa kontrak, tanpa jaminan pensiun, dan sering kali tanpa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi kelompok ini, kehilangan pendapatan bisa terjadi dalam hitungan hari tanpa mekanisme penyangga apa pun.
Ironi lulusan kejuruan dan sarjana
Salah satu temuan yang berulang dalam rilis BPS adalah tingginya TPT pada lulusan SMK, yang beberapa periode terakhir justru menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain, disusul lulusan SMA dan diploma/universitas. Padahal SMK dirancang untuk langsung memasok tenaga kerja siap pakai.
Mekanismenya bisa ditelusuri di level yang sangat praktis. Banyak SMK masih membuka jurusan yang peralatannya tertinggal satu hingga dua generasi dari mesin yang dipakai industri. Siswa belajar membubut manual, sementara pabrik sudah memakai mesin CNC dengan pemrograman digital. Ketika melamar, mereka juga kerap tidak memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga Sertifikasi Profesi terkait — dokumen yang di banyak sektor, seperti konstruksi, kelistrikan, dan perhotelan, menjadi syarat administratif yang tidak bisa ditawar.
Hambatan berikutnya bersifat teknis. Perusahaan menengah dan besar umumnya menyaring lamaran dengan sistem pelacakan pelamar berbasis kata kunci. Lamaran yang tidak mencantumkan istilah teknis tertentu tersingkir sebelum dibaca manusia. Pencari kerja pemula, terutama dari daerah dengan akses informasi terbatas, jarang mengetahui hal ini. Inilah yang disebut mismatch: bukan semata soal jumlah lowongan, melainkan jembatan informasi dan kualifikasi yang putus di tengah.
Ekonomi tumbuh, penyerapan tenaga kerja melambat
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan di kisaran lima persen ternyata tidak lagi menghasilkan tambahan pekerjaan sebanyak dulu. Para ekonom menyebutnya penurunan elastisitas kesempatan kerja. Penyebabnya, sumber pertumbuhan bergeser ke sektor yang padat modal seperti pertambangan, pengolahan mineral, dan jasa keuangan, sementara kontribusi industri manufaktur padat karya — tekstil, alas kaki, garmen — terhadap Produk Domestik Bruto cenderung menyusut, sebagaimana tercatat dalam data PDB triwulanan BPS.
Bank Indonesia dalam laporan kebijakan moneternya berulang kali menyoroti perlunya mendorong sektor yang berorientasi ekspor dan padat karya agar pertumbuhan lebih inklusif. Investasi besar yang dilaporkan Kementerian Investasi/BKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS) kerap bernilai triliunan rupiah, tetapi jumlah tenaga kerja yang diserap per rupiah investasi tidak sebesar era industrialisasi 1990-an.
Program yang berjalan dan celah pelaksanaannya
Pemerintah tidak diam. Kementerian Ketenagakerjaan mengoperasikan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di berbagai provinsi, sementara Kartu Prakerja di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian menyediakan pelatihan daring dan luring beserta insentif. Kemendikbudristek mendorong SMK Pusat Keunggulan dan skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka agar mahasiswa magang di industri sebelum lulus. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga memangkas prosedur perizinan berusaha dengan tujuan mempercepat pembukaan lapangan kerja.
Tantangan terbesarnya adalah keterhubungan. Pelatihan yang tidak diakhiri sertifikasi BNSP dan penempatan kerja berisiko berhenti sebagai sertifikat kehadiran. Karena itu skema pelatihan yang dirancang bersama industri, dengan komitmen penyerapan lulusan di awal program, secara umum menunjukkan hasil lebih baik ketimbang pelatihan yang berdiri sendiri.
UMKM: penyerap terbesar yang paling rapuh
Usaha mikro, kecil, dan menengah menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional, namun kemampuannya menambah karyawan dibatasi akses modal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan bank penyalur di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pintu utama, tetapi pelaku usaha mikro sering terganjal syarat pembukuan dan agunan. Statistik OJK juga menunjukkan porsi kredit ke sektor UMKM masih di bawah target 30 persen yang dicanangkan regulator.
Akibatnya, banyak usaha mikro bertahan pada skala yang sama selama bertahun-tahun: cukup untuk menghidupi pemilik, tidak cukup untuk merekrut orang baru dengan upah layak. Selama hambatan pembiayaan, legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha, dan akses pasar belum terurai, UMKM akan tetap menjadi penampung tenaga kerja, tetapi bukan pencipta pekerjaan berkualitas.
Dengan puncak bonus demografi yang diperkirakan berlangsung sampai awal 2030-an, jendela waktunya terbatas. Indikator yang layak dipantau publik setiap semester bukan hanya TPT, melainkan angka setengah penganggur, proporsi pekerja formal, dan jumlah anak muda usia 15–24 tahun yang tidak bekerja maupun bersekolah — semuanya tersedia dalam rilis resmi BPS dan bisa diperiksa langsung oleh siapa pun.