Setiap tahun, ratusan ribu warga Indonesia berangkat bekerja ke luar negeri. Bank Indonesia mencatat aliran remitansi pekerja migran Indonesia berada di kisaran belasan miliar dolar AS per tahun — angka yang membuat kelompok ini kerap disebut sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di luar sektor komoditas. Namun di balik angka itu, ada perjalanan personal yang jauh lebih rumit daripada sekadar transfer uang bulanan ke rekening keluarga.

Uang yang pulang lebih dulu daripada orangnya

Di banyak kantong pengirim pekerja migran — Indramayu, Cilacap, Lombok Timur, Kupang, hingga Sambas — remitansi bekerja seperti jaring pengaman sosial yang tak terlihat di statistik desa. Uang kiriman itu membiayai renovasi rumah, uang sekolah adik, hingga modal warung. Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia sama-sama mencatat bahwa arus dana ini relatif tahan guncangan: bahkan saat ekonomi global melambat, kiriman uang pekerja migran cenderung bertahan karena sifatnya bukan investasi, melainkan kewajiban keluarga.

Sektor yang menyerap paling banyak masih pekerjaan domestik dan perawatan: asisten rumah tangga di Malaysia dan Singapura, caregiver lansia di Taiwan dan Hong Kong, serta pekerja ladang dan konstruksi di Korea Selatan lewat skema Government to Government (G to G) Employment Permit System. Di jalur formal, perawat, pelaut, teknisi manufaktur, dan tenaga hospitality mengisi porsi yang terus tumbuh, dengan Jepang dan Korea Selatan sebagai tujuan yang paling agresif membuka kuota.

Bagaimana seseorang berakhir di jalur yang salah

Kasus-kasus eksploitasi jarang bermula dari penculikan dramatis. Polanya justru sangat administratif dan sopan. Seorang perempuan di desa didatangi kenalan sekampung — bukan orang asing — yang menawarkan pekerjaan dengan gaji setara belasan juta rupiah per bulan. Ia dijanjikan berangkat cepat, tanpa perlu repot mengurus dokumen sendiri. Paspor diuruskan, tiket dibelikan, bahkan keluarganya diberi uang muka.

Persoalan muncul dari detail yang jarang ditanyakan: visa yang dipakai. Banyak korban berangkat dengan visa kunjungan, ziarah, atau pelajar, bukan visa kerja. Konsekuensinya baru terasa setelah tiba. Karena statusnya bukan pekerja resmi, ia tidak tercatat di Sistem Komputerisasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI (SISKOP2MI), tidak punya perjanjian kerja yang bisa dijadikan dasar gugatan, dan tidak terdaftar dalam jaminan sosial. Saat majikan menahan paspor — praktik yang tetap marak meski dilarang — korban kehilangan satu-satunya bukti identitas untuk pulang.

Lapisan kedua adalah jerat utang. Biaya keberangkatan yang "ditalangi" agen kemudian ditagihkan lewat pemotongan gaji selama enam sampai sembilan bulan pertama. Dalam periode itu, korban praktis bekerja tanpa upah dan merasa tidak punya pilihan selain bertahan. Inilah mekanisme yang oleh Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri, yang dibentuk pada 2023, dikategorikan sebagai perdagangan orang meski korban berangkat atas kemauan sendiri: unsur eksploitasi dan jeratan utang sudah cukup untuk memenuhi rumusan pidana.

Apa yang sebenarnya dijamin negara

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kerangka hukumnya bergeser: negara tidak lagi menempatkan diri sebagai penyalur tenaga kerja, melainkan sebagai pelindung. UU ini membagi perlindungan menjadi tiga fase — sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja — serta membebankan tanggung jawab konkret pada pemerintah daerah, termasuk desa, untuk memverifikasi data calon pekerja.

Turunan paling praktis dari aturan ini adalah kebijakan biaya penempatan nol rupiah untuk sejumlah jabatan berisiko tinggi, terutama pekerja domestik dan perawat lansia, sebagaimana diatur dalam Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020. Artinya, jika seorang calon pekerja rumah tangga diminta membayar puluhan juta rupiah kepada agen, itu sendiri sudah menjadi indikasi kuat penempatan nonprosedural. Selain itu, setiap PMI resmi wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dengan skema iuran yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Di sisi diplomasi, pemerintah mendorong nota kesepahaman bilateral seperti One Channel System dengan Malaysia dan Sistem Penempatan Satu Kanal untuk kawasan Timur Tengah, yang mensyaratkan seluruh perekrutan melewati satu pintu resmi agar dokumen dan perjanjian kerja bisa diaudit.

Yang bisa diperiksa sebelum berangkat

  • Pastikan perusahaan penempatan (P3MI) terdaftar resmi dan memiliki Surat Izin Perekrutan PMI; status ini bisa dicek melalui kanal resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.
  • Baca perjanjian kerja sebelum menandatangani, terutama pasal gaji, jam kerja, hari libur, dan siapa yang menanggung biaya kepulangan.
  • Periksa jenis visa pada paspor. Visa kunjungan atau ziarah bukan visa kerja, apa pun penjelasan agen.
  • Pastikan nama tercatat dalam sistem penempatan resmi dan memiliki kartu jaminan sosial serta jaminan kesehatan.
  • Simpan salinan digital paspor, perjanjian kerja, dan kontak keluarga di tempat terpisah dari dokumen fisik.

Saat masalah terjadi di negara tujuan

Jalur pengaduan tidak berhenti di agen. Kementerian Luar Negeri menyediakan layanan Perlindungan WNI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan BHI, dengan kanal Peduli WNI serta aplikasi Safe Travel yang memuat kontak darurat KBRI dan KJRI di masing-masing negara. Di dalam negeri, BP2MI/KP2MI mengoperasikan layanan pengaduan bebas pulsa 08001000, sementara dugaan maladministrasi pelayanan penempatan dapat dilaporkan ke Ombudsman RI. Untuk kasus yang mengarah pada perdagangan orang, laporan bisa disampaikan langsung ke Polri melalui Satgas TPPO.

Persoalan mendasarnya tetap pada asimetri informasi. Selama calon pekerja hanya mengetahui angka gaji yang dijanjikan dan tidak tahu nomor izin agen, jenis visanya, atau isi kontraknya, seluruh perangkat hukum yang sudah ada akan sulit bekerja. Perlindungan pekerja migran, pada akhirnya, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di ruang tamu rumah sendiri, jauh sebelum pesawat lepas landas.

Rujukan Resmi Terkait