Dalam pelajaran ekonomi dasar, inflasi tinggi biasanya datang bersama kabar baik: pabrik penuh pesanan, lowongan kerja bertambah, dan uang beredar deras sehingga harga terdorong naik. Stagflasi membalik logika itu. Ekonomi melambat atau bahkan menyusut, pengangguran bertambah, tetapi harga-harga tetap merangkak naik. Kombinasi inilah yang membuat para pengambil kebijakan gelisah, karena obat untuk satu penyakit justru memperparah penyakit yang lain.
Rantai yang bermula jauh dari dapur rumah tangga
Cara paling jujur memahami stagflasi bukan lewat definisi, melainkan lewat urutan kejadiannya. Bayangkan harga minyak mentah dunia melonjak karena konflik geopolitik. Indonesia masih importir neto minyak, sehingga kenaikan itu langsung terasa pada harga solar industri dan bahan bakar kendaraan niaga.
Sopir truk pengangkut sayur dari Brebes atau Malang ke pasar induk di Jakarta tidak bisa berbuat banyak selain menaikkan ongkos angkut. Pedagang grosir meneruskan kenaikan itu ke pedagang pasar, dan pedagang pasar meneruskannya ke pembeli. Di titik ini harga cabai atau bawang bisa naik meski jumlah pembeli justru berkurang — sesuatu yang tidak masuk akal dalam kerangka "harga naik karena permintaan ramai".
Di sisi lain rantai, pabrik tekstil atau keramik menghadapi tagihan energi dan bahan baku impor yang membengkak, sementara pesanan menurun karena daya beli konsumen tergerus. Pilihan pengusaha biasanya berurutan: mengurangi lembur, memangkas shift, lalu merumahkan pekerja. Buruh yang kehilangan penghasilan menekan konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto Indonesia menurut struktur PDB yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Ekonomi melambat, tetapi harga tidak ikut turun karena biaya produksinya memang sudah terlanjur tinggi.
Faktor ketiga yang sering luput adalah ekspektasi. Ketika pekerja dan pengusaha sama-sama yakin harga akan terus naik, tuntutan kenaikan upah dan penyesuaian harga jual dilakukan lebih awal. Inflasi lalu bertahan sendiri, bahkan setelah harga energi mereda. Inilah yang membuat stagflasi bandel: ia hidup dari kebiasaan, bukan cuma dari angka.
Indonesia pernah merasakannya pada 1998
Contoh paling ekstrem di Indonesia terjadi saat krisis moneter. Data BPS mencatat perekonomian nasional terkontraksi 13,13 persen pada 1998, sementara inflasi tahunan menembus 77,63 persen. Pemicunya bukan permintaan yang meledak, melainkan runtuhnya nilai tukar rupiah yang membuat harga barang impor — dari gandum, kedelai, hingga bahan baku obat — melompat dalam hitungan bulan. Pabrik tutup, kredit macet menumpuk, dan harga tetap naik. Itulah wajah stagflasi dalam bentuk paling keras.
Ujian yang lebih ringan datang pada 2022. Setelah penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal September, BPS mencatat inflasi tahunan menyentuh 5,95 persen pada September 2022, tertinggi dalam tujuh tahun. Kekhawatiran stagflasi sempat mengemuka. Namun kondisi itu tidak berkembang menjadi stagflasi penuh karena pertumbuhan ekonomi tetap kuat di kisaran 5,31 persen sepanjang 2022, ditopang harga komoditas ekspor yang sedang tinggi. Pelajarannya jelas: inflasi tinggi saja belum berarti stagflasi; yang menentukan adalah apakah mesin pertumbuhan ikut mati atau tidak.
Kenapa bank sentral serba salah
Di sinilah dilema kebijakan muncul. Bank Indonesia memiliki instrumen utama berupa suku bunga acuan BI-Rate. Untuk meredam inflasi dan menjaga nilai tukar, BI menaikkan suku bunga secara bertahap dari 3,50 persen pada Agustus 2022 menjadi 5,75 persen pada Januari 2023.
Kenaikan itu bekerja lewat jalur yang sangat konkret. Bunga kredit modal kerja naik, sehingga pengusaha menunda ekspansi. Cicilan KPR dan kredit kendaraan ikut naik, memangkas ruang belanja rumah tangga kelas menengah. Dalam kondisi ekonomi yang sudah lesu, obat ini terasa seperti mengerem mobil yang sudah kehabisan bensin. Sebaliknya, jika suku bunga dibiarkan rendah, arus modal asing bisa keluar, rupiah melemah, dan harga barang impor naik lagi — inflasi justru bertambah parah. Setiap pilihan punya ongkos.
Karena itu penanganan stagflasi tidak pernah bertumpu pada bank sentral saja. Pemerintah menggunakan APBN sebagai peredam kejut, misalnya melalui belanja subsidi dan kompensasi energi yang pada 2022 dilaporkan Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp502 triliun. Di sisi pasokan, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan menggarap akar masalah yang lebih membumi: operasi pasar, kerja sama antardaerah untuk memindahkan surplus beras atau cabai, serta perbaikan jalur distribusi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga berperan mengawasi dugaan kartel atau penimbunan pada komoditas pangan strategis, sebab lonjakan harga tidak selalu murni akibat kelangkaan.
Cara pembaca memantau sendiri
Alih-alih menunggu istilah stagflasi disebut di media sosial, publik bisa membaca tiga indikator resmi yang terbit rutin dan gratis:
- Berita Resmi Statistik inflasi bulanan BPS, biasanya dirilis pada awal bulan, lengkap dengan rincian kelompok pengeluaran seperti makanan, transportasi, dan perumahan.
- Rilis pertumbuhan ekonomi triwulanan BPS, untuk melihat apakah perlambatan bersifat sementara atau berulang beberapa kuartal.
- Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulan, yang memuat arah suku bunga sekaligus alasan di baliknya.
Tambahkan data pengangguran dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang terbit dua kali setahun. Jika inflasi bertahan tinggi, pertumbuhan melemah beberapa triwulan berturut-turut, dan tingkat pengangguran naik pada saat bersamaan, barulah kekhawatiran stagflasi punya dasar.
Bagi rumah tangga, implikasinya praktis. Stagflasi menggerus nilai riil tabungan sekaligus mempersempit peluang kenaikan pendapatan. Menjaga dana darurat, berhati-hati menambah utang konsumtif bersuku bunga mengambang, dan memastikan produk keuangan yang dipilih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah langkah defensif yang masuk akal — bukan karena stagflasi pasti datang, melainkan karena kesiapan itu tetap berguna dalam kondisi ekonomi apa pun.
