Perubahan iklim di Indonesia jarang datang sebagai peristiwa tunggal yang dramatis. Ia lebih sering muncul sebagai deretan gangguan kecil yang menumpuk: air laut yang tiba-tiba menggenangi halaman rumah pada hari tanpa hujan, benih padi yang mati karena hujan turun tiga minggu lebih lambat dari perkiraan, atau hasil tangkapan nelayan yang menyusut karena karang tempat ikan berkumpul sudah memutih. Bagi negara kepulauan dengan garis pantai lebih dari 99 ribu kilometer, akumulasi gangguan itu berujung pada persoalan ekonomi dan sosial yang nyata.
Pesisir Jawa: dua masalah yang bertemu di satu titik
Kisah paling sering dikutip soal kenaikan muka laut di Indonesia adalah pesisir utara Jawa. Namun mekanismenya kerap disalahpahami sebagai murni akibat naiknya permukaan laut. Kenyataannya, yang membuat kampung-kampung di Demak, Pekalongan, dan Jakarta Utara tenggelam adalah pertemuan dua proses sekaligus.
Proses pertama adalah kenaikan muka air laut global akibat pemanasan, yang menurut pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berlangsung dalam hitungan milimeter per tahun. Proses kedua, dan justru lebih cepat, adalah penurunan muka tanah atau land subsidence akibat pengambilan air tanah berlebihan serta beban bangunan. Di beberapa titik Jakarta Utara dan Pekalongan, penurunan tanah tercatat jauh melampaui laju kenaikan air laut.
Karena itu, warga di sana tidak mengalami banjir sebagai peristiwa musiman, melainkan sebagai kondisi permanen. Muncul istilah banjir rob yang datang mengikuti siklus pasang bulanan, bukan mengikuti hujan. Rumah ditinggikan berulang kali sampai lantai asli terkubur, jalan kampung berubah menjadi tanggul darurat, dan sawah serta tambak berubah menjadi laut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat banjir dan cuaca ekstrem konsisten menjadi jenis bencana paling dominan setiap tahun dalam basis data DIBI, dengan jumlah kejadian ribuan kali per tahun.
Ketika kalender tanam tidak lagi bisa dipercaya
Bagi petani, dampak iklim terasa lewat hal yang tampak sepele: keputusan kapan mulai menebar benih. Selama puluhan tahun, keputusan itu diambil berdasarkan pengetahuan turun-temurun, termasuk penanda musim tradisional seperti pranata mangsa di Jawa. Penanda semacam ini bekerja karena awal musim hujan relatif konsisten dari tahun ke tahun.
Konsistensi itulah yang kini melemah. BMKG menerbitkan prakiraan awal musim hujan dan kemarau per zona musim setiap tahun, dan dalam beberapa tahun terakhir sering kali awal musim di sebagian besar zona bergeser dari rata-rata jangka panjangnya. Pergeseran beberapa dasarian saja sudah cukup mengubah nasib satu masa tanam.
Skenarionya konkret: petani menanam berdasarkan hujan pertama yang ternyata hanya hujan sesaat, lalu diikuti periode kering. Benih gagal tumbuh dan harus dibeli lagi. Sebaliknya, ketika hujan datang terlalu deras di masa panen, gabah yang sudah siap dipotong rebah dan kualitasnya turun sehingga harga jual anjlok. Pada fenomena El Nino yang memperpanjang kemarau, giliran irigasi menyusut dan sebagian sawah hanya bisa ditanami satu kali. Data produksi padi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bagaimana produksi nasional bisa berfluktuasi antartahun, dan tahun-tahun kemarau panjang biasanya beriringan dengan penurunan produksi.
Karang memutih, nelayan melaut lebih jauh
Di laut, mekanismenya berbeda tetapi ujungnya sama-sama soal pendapatan. Terumbu karang hidup bersimbiosis dengan alga zooxanthellae yang memberinya warna dan sebagian besar nutrisi. Ketika suhu air naik beberapa derajat di atas normal dan bertahan berminggu-minggu, karang melepaskan alga itu. Karang lalu tampak putih, dan bila tekanan suhu berlanjut, ia mati.
Karang yang mati tidak lagi menjadi tempat berlindung dan mencari makan bagi ikan-ikan karang. Nelayan kecil yang biasanya cukup melaut satu hingga dua jam dari pantai terpaksa berlayar lebih jauh untuk mendapat tangkapan setara. Setiap kilometer tambahan berarti tambahan biaya bahan bakar yang tidak diikuti kenaikan harga jual ikan. Ditambah cuaca ekstrem yang membuat BMKG lebih sering mengeluarkan peringatan gelombang tinggi, jumlah hari efektif melaut menyusut. Bagi rumah tangga nelayan yang penghasilannya harian, beberapa hari tidak melaut langsung berarti utang.
Adaptasi yang sudah jalan, dan batasnya
Respons Indonesia bergerak di dua jalur: mitigasi untuk menekan emisi dan adaptasi untuk mengurangi kerugian. Di jalur kebijakan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi dasar mekanisme perdagangan karbon di dalam negeri. Indonesia juga menyerahkan dokumen komitmen iklim (Nationally Determined Contribution) kepada sekretariat UNFCCC, dengan target penurunan emisi yang sebagian besar bertumpu pada sektor kehutanan dan energi.
Di lapangan, bentuk adaptasi yang paling terlihat antara lain:
- Rehabilitasi mangrove di pesisir, yang berfungsi meredam energi gelombang dan menahan abrasi, dikoordinasikan antara lain lewat program pemulihan mangrove nasional.
- Penyesuaian pola tanam dan penggunaan varietas padi yang lebih tahan kekeringan atau genangan, disertai penyuluhan agar petani membaca prakiraan musim BMKG, bukan hanya penanda tradisional.
- Pembangunan tanggul laut dan sistem pompa di kota-kota pesisir, disertai upaya menekan penyedotan air tanah lewat penyediaan air perpipaan.
- Program asuransi usaha tani padi yang memberi ganti rugi ketika gagal panen akibat banjir, kekeringan, atau serangan hama.
Setiap langkah punya batas. Mangrove butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan sering gagal bila ditanam di lokasi yang salah tanpa perawatan lanjutan. Tanggul laut menuntut biaya perawatan permanen dan berisiko memindahkan masalah ke wilayah tetangga. Asuransi pertanian hanya bermakna bila cakupan pesertanya luas dan klaimnya cepat dibayar.
Yang bisa dilacak pembaca
Bagi warga yang ingin memverifikasi sendiri, informasi resminya terbuka. Prakiraan awal musim, peringatan dini cuaca ekstrem, dan pemantauan suhu muka laut dapat diakses melalui laman BMKG. Rekap kejadian bencana per kabupaten tersedia di basis data BNPB. Angka produksi pangan dan luas panen dipublikasikan BPS setiap tahun.
Perubahan iklim di Indonesia karena itu bukan isu abstrak tentang tahun 2100. Ia sudah tercatat dalam angka produksi padi, dalam jumlah kejadian banjir per tahun, dan dalam biaya bahan bakar perahu nelayan. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah dampaknya terasa, melainkan seberapa cepat langkah adaptasi bisa menyusul laju perubahan yang sedang berlangsung.
