Jumlah pengguna aset kripto terdaftar di Indonesia dilaporkan menembus 22,69 juta orang. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar aset digital dengan basis pengguna terbesar di Asia Tenggara, sekaligus menandai pergeseran kripto dari sekadar instrumen spekulatif menjadi bagian dari percakapan ekonomi digital arus utama.
Pertumbuhan basis pengguna ini tidak berdiri sendiri. Penetrasi internet yang tinggi, dominasi populasi usia produktif, serta kemudahan akses melalui aplikasi ponsel membuat produk keuangan digital cepat diadopsi. Pola serupa sebelumnya terlihat pada layanan dompet digital dan investasi reksa dana ritel yang tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir.
Peralihan Pengawasan ke OJK
Titik penting dalam lanskap industri adalah perpindahan kewenangan pengawasan aset kripto dari otoritas perdagangan berjangka komoditas ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini menegaskan bahwa aset kripto kini diperlakukan lebih dekat sebagai instrumen keuangan digital, bukan semata komoditas.
Konsekuensinya, pelaku usaha dihadapkan pada standar kepatuhan yang lebih ketat, mulai dari tata kelola perusahaan, pemisahan aset nasabah, manajemen risiko, hingga kewajiban pelaporan. Bagi investor ritel, kerangka ini diharapkan memberi kepastian hukum dan mekanisme perlindungan yang lebih jelas ketika terjadi sengketa atau kegagalan platform.
Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa regulasi yang kuat perlu diimbangi ruang inovasi. Aturan yang terlalu kaku berpotensi mendorong transaksi berpindah ke platform luar negeri yang tidak terdaftar, sehingga justru mempersulit pengawasan dan penerimaan pajak.
Indonesia Blockchain Week 2026
Momentum pertumbuhan tersebut coba dikonsolidasikan melalui Indonesia Blockchain Week (IDBW) 2026. Ajang ini dirancang sebagai titik temu antara regulator, pelaku industri, akademisi, pengembang, serta investor domestik dan asing.
Salah satu agenda yang mengemuka adalah penguatan posisi blockchain sebagai subsektor yang diakui dalam ekosistem ekonomi kreatif dan digital nasional. Pengakuan formal semacam ini dinilai penting karena membuka jalan bagi skema pembinaan, insentif, pendataan pelaku usaha, hingga program pengembangan talenta yang lebih terarah.
Beberapa fokus pembahasan yang umum diangkat dalam forum sejenis meliputi:
- Penerapan blockchain di luar perdagangan aset kripto, seperti rantai pasok, sertifikasi digital, dan layanan publik.
- Tokenisasi aset riil serta implikasinya bagi pasar modal.
- Kesiapan talenta digital dan kebutuhan kurikulum teknologi terdistribusi.
- Kolaborasi lintas negara ASEAN dalam harmonisasi regulasi aset digital.
Tantangan: Literasi dan Perlindungan Konsumen
Meski jumlah pengguna melonjak, tingkat literasi keuangan digital masih menjadi pekerjaan rumah. Volatilitas harga yang tinggi, maraknya penipuan berkedok investasi, serta skema janji keuntungan tetap masih menjadi ancaman nyata bagi investor pemula.
Otoritas berulang kali mengimbau masyarakat untuk hanya bertransaksi melalui pedagang aset kripto yang terdaftar resmi, memahami profil risiko, dan tidak menggunakan dana kebutuhan pokok atau utang untuk berinvestasi.
Peluang di Kawasan
Di tingkat Asia Tenggara, kompetisi menjadi pusat inovasi aset digital cukup ketat. Singapura mengandalkan kejelasan regulasi dan ekosistem keuangan yang matang, sementara negara lain menawarkan insentif fiskal maupun sandbox regulasi.
Keunggulan Indonesia terletak pada ukuran pasar domestik. Namun para pelaku industri menilai skala saja tidak cukup; diperlukan konsistensi kebijakan, infrastruktur digital yang andal, serta kepastian perpajakan agar modal dan talenta bertahan di dalam negeri. Bila konsolidasi regulasi dan penguatan ekosistem berjalan seiring, Indonesia berpeluang tidak hanya menjadi pasar terbesar, tetapi juga produsen solusi berbasis blockchain di kawasan.
