Ketika sebuah pabrik mi instan di Sidoarjo mengganti satu bahan pengemulsi dalam resepnya, konsekuensinya tidak berhenti di dapur produksi. Perusahaan itu harus mengajukan pembaruan data ke sistem SIHALAL, menunggu pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lalu menanti hasil sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia sebelum logo halal pada kemasannya kembali sah dipakai. Rangkaian prosedur inilah yang sesungguhnya membentuk apa yang disebut ekonomi halal: bukan sekadar label di bungkus produk, melainkan sistem penelusuran bahan, proses, dan distribusi yang diatur negara.

Lebih luas dari urusan makanan

Ekonomi halal merujuk pada aktivitas ekonomi yang tunduk pada prinsip syariah sejak hulu hingga hilir — dari asal bahan baku, cara pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, sampai penyajian kepada konsumen. Cakupannya jauh melampaui kuliner. Keuangan syariah, fesyen muslim, kosmetik, pariwisata ramah muslim, farmasi, hingga logistik dan pergudangan yang menjaga produk halal tidak bercampur dengan barang non-halal, semuanya termasuk dalam ekosistem ini.

Di Indonesia, kerangka hukumnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian dijabarkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Regulasi ini memindahkan kewenangan sertifikasi dari yang sebelumnya bersifat sukarela di bawah MUI menjadi kewajiban yang dikelola negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. MUI tetap memegang peran krusial: penetapan kehalalan produk ditentukan melalui sidang fatwa, sementara pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan LPH yang terakreditasi.

Bagaimana sertifikasi sebenarnya bekerja

Banyak pelaku usaha membayangkan sertifikasi halal sebagai urusan mengisi formulir. Kenyataannya lebih rumit. Pelaku usaha harus lebih dulu menunjuk penyelia halal internal, menyusun daftar bahan lengkap dengan dokumen pendukung dari pemasok, lalu mengajukan permohonan melalui sistem daring SIHALAL. Auditor LPH kemudian datang memeriksa fasilitas produksi — memastikan tidak ada kontaminasi silang, mengecek bahan penolong yang sering terlewat seperti pelumas mesin, kuas pengoles, atau bahan penyaring, dan menelusuri rantai pasok sampai ke sumber.

Titik kritis yang paling sering menjadi masalah justru bukan bahan utama. Produk berbasis tumbuhan bisa gagal lolos karena vitamin tambahannya memakai pelapis dari gelatin yang asalnya tidak jelas, atau karena penyedap rasa mengandung ekstrak yang diproses dengan alkohol. Kasus-kasus semacam ini menjelaskan mengapa sertifikasi memerlukan audit dokumen berlapis, bukan sekadar inspeksi visual.

Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah membuka jalur pernyataan mandiri (self declare) melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Skemanya: pelaku usaha dengan produk berisiko rendah dan bahan yang sudah jelas kehalalannya dapat menyatakan sendiri kehalalan produknya, didampingi pendamping proses produk halal yang terdaftar di BPJPH. Kebijakan ini muncul karena biaya dan kerumitan audit penuh sebelumnya menjadi hambatan nyata bagi warung dan usaha rumahan, yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada pabrik besar.

Mengapa pasarnya terus tumbuh

Faktor demografis jelas berperan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan populasi muslim dunia terus bertambah dengan struktur usia yang relatif muda. Namun pertumbuhan pasar halal tidak sepenuhnya digerakkan oleh keyakinan agama. Sejumlah pembeli non-muslim, termasuk di pasar ekspor seperti Jepang, Korea Selatan, dan Eropa, memilih produk bersertifikat halal karena membacanya sebagai jaminan tambahan atas kebersihan, ketertelusuran bahan, dan proses produksi yang terdokumentasi. Sertifikat halal dengan demikian berfungsi mirip standar mutu, bukan hanya penanda religius.

Pendorong berikutnya adalah sisi pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat aset perbankan syariah nasional masih berada di kisaran sekitar tujuh persen dari total aset perbankan, angka yang relatif kecil dibanding besarnya populasi muslim. Ruang tumbuh yang lebar inilah yang menjadi alasan pemerintah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dipimpin langsung Presiden, untuk menyinkronkan kebijakan lintas kementerian. Bank Indonesia juga menerbitkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah secara berkala, sekaligus mengembangkan instrumen pasar uang syariah dan mendorong kawasan industri halal di berbagai daerah.

Paradoks konsumen terbesar

Di sinilah persoalan mendasar Indonesia terletak. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah konsumen produk halal terbesar, tetapi belum menjadi eksportir terbesar. Sebagian kebutuhan daging halal, misalnya, masih dipenuhi dari impor negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim namun lebih dulu membangun sistem sertifikasi berorientasi ekspor.

Akar masalahnya bersifat teknis dan kelembagaan. Pertama, kapasitas LPH dan auditor bersertifikat masih terbatas dibanding jumlah pelaku usaha yang harus dilayani. Kedua, saling pengakuan (mutual recognition) antara sertifikat halal Indonesia dan lembaga sertifikasi negara tujuan ekspor belum merata, sehingga produsen kadang harus mengurus sertifikasi ganda. Ketiga, konsistensi pasokan bahan baku halal — dari rumah potong hewan bersertifikat hingga bahan tambahan pangan — belum sepenuhnya terbangun di dalam negeri, sehingga banyak industri bergantung pada bahan impor bersertifikat.

Rantai logistik menjadi mata rantai yang paling sering diabaikan. Sebuah produk bisa diproduksi sesuai standar, tetapi status halalnya dipertanyakan bila dalam pengiriman ditumpuk bersama komoditas non-halal dalam satu kontainer tanpa pemisahan. Karena itu pengembangan gudang dan armada khusus halal menjadi agenda penting dalam pembangunan kawasan industri halal.

Apa yang perlu diperhatikan pelaku usaha

  • Kewajiban sertifikasi berlaku bertahap menurut kelompok produk, dimulai dari makanan, minuman, dan jasa terkait; pelaku usaha perlu memantau tahapan resmi yang diumumkan BPJPH.
  • Perubahan pemasok atau formula produk mewajibkan pembaruan data, karena sertifikat terikat pada bahan dan proses yang diaudit.
  • Klaim halal tanpa sertifikat resmi berisiko sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga penarikan barang dari peredaran.
  • Status sertifikat dapat diverifikasi publik melalui kanal resmi BPJPH, sehingga konsumen tidak perlu bergantung semata pada logo cetakan kemasan.

Ekonomi halal, pada akhirnya, adalah persoalan infrastruktur mutu. Selama sistem audit, laboratorium penguji, ketersediaan bahan baku, dan pengakuan sertifikat lintas negara belum kuat, potensi pasar yang besar akan tetap lebih banyak dinikmati produsen dari luar. Regulasi sudah ada; pekerjaan yang tersisa ada pada pelaksanaan di lapangan.

Rujukan Resmi Terkait