Bayangkan satu bus wisata berisi 30 orang berhenti di sebuah kota kabupaten pada Sabtu pagi. Uang yang mereka bawa tidak masuk ke satu kantong, melainkan pecah menjadi puluhan transaksi kecil dalam hitungan jam: parkir, kopi, tiket masuk, sewa pelampung, makan siang, oleh-oleh keripik, hingga jasa fotografer keliling. Inilah wujud paling konkret dari apa yang biasa disebut efek berganda pariwisata — dan sekaligus titik awal untuk memahami mengapa sektor ini kerap diandalkan pemerintah daerah sebagai mesin ekonomi.

Ke mana uang wisatawan sebenarnya mengalir

Rantai belanja wisatawan bekerja berlapis. Lapisan pertama adalah pelaku yang bersentuhan langsung: pemilik homestay, sopir, pemandu, warung makan. Lapisan kedua muncul ketika warung makan itu membeli ikan dari nelayan setempat, sayur dari pasar kecamatan, dan telur dari peternak desa sebelah. Lapisan ketiga terjadi saat nelayan dan peternak tadi membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan rumah tangga di toko kampung.

Persoalannya, tidak semua rupiah bertahan di daerah. Ekonom menyebut fenomena ini kebocoran (leakage). Jika hotel dimiliki jaringan nasional, bahan makanan dipasok dari luar pulau, dan paket wisata dijual agen di kota besar, maka porsi yang mengendap di ekonomi lokal bisa jauh lebih kecil dari nilai transaksi yang terlihat. Sebaliknya, destinasi yang memiliki rantai pasok lokal kuat — beras lokal, kopi lokal, kerajinan lokal — menahan uang lebih lama di wilayahnya. Indikator dasarnya bisa dilacak publik: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel dan rata-rata lama menginap tamu setiap bulan per provinsi, sementara Bank Indonesia mencatat komponen perjalanan (travel) dalam Neraca Pembayaran Indonesia sebagai salah satu sumber devisa jasa.

Yang benar-benar masuk kas daerah

Penerimaan daerah dari pariwisata tidak datang otomatis dari jumlah kunjungan, melainkan dari transaksi yang tercatat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan tenaga listrik digabung menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif umum paling tinggi 10 persen. Artinya, seorang wisatawan yang menginap di hotel berizin dan makan di restoran ber-tapping pajak menyumbang langsung ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di sinilah banyak daerah kehilangan potensi. Ketika sebagian besar penginapan berupa kamar sewa tanpa izin dan transaksi kuliner sepenuhnya tunai tanpa pencatatan, arus wisatawan bisa ramai tetapi PAD nyaris tidak bergerak. Pemerintah daerah kemudian tetap harus membiayai jalan menuju destinasi, pengangkutan sampah, dan pengamanan pantai dari sumber lain. Selisih antara keramaian dan penerimaan inilah yang sering luput dibicarakan dalam rapat promosi wisata.

Ramai empat bulan, sepi delapan bulan

Kerentanan berikutnya bersifat musiman. Banyak destinasi hidup dari libur sekolah, akhir tahun, dan libur panjang keagamaan. Pemandu yang pada Desember bisa mengantar tiga rombongan sehari mungkin hanya memperoleh dua atau tiga trip sepanjang Februari. Karena pendapatan tidak rata, pelaku usaha kecil sulit mengakses kredit perbankan yang menuntut arus kas stabil, dan investasi perbaikan fasilitas tertunda dari tahun ke tahun.

Jalan keluarnya bukan sekadar menambah acara, melainkan mengubah komposisi pengunjung. Beberapa daerah mengalihkan sebagian kapasitas ke segmen yang tidak bergantung kalender liburan: pertemuan dinas, pelatihan, wisata minat khusus seperti pengamatan burung, memancing, atau kunjungan edukasi pertanian yang justru ramai di hari kerja. Pergeseran ini memperpanjang musim ramai tanpa harus membangun atraksi baru berbiaya besar.

Ketika daya tarik itu sendiri yang tergerus

Pariwisata memiliki paradoks bawaan: produk yang dijual adalah pantai bersih, air jernih, dan udara sejuk, tetapi cara menjualnya adalah mendatangkan sebanyak mungkin orang ke tempat itu. Tanpa pengendalian, hasilnya bisa berbalik. Timbulan sampah di kawasan wisata melonjak pada puncak musim, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir tidak bertambah — kondisi yang tergambar dalam data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup. Di destinasi pesisir dan pegunungan, tekanan lain datang dari pengambilan air tanah untuk kolam renang dan laundry hotel, serta alih fungsi lahan sawah menjadi vila.

Kerangka hukumnya sebenarnya sudah tersedia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mewajibkan pembangunan kepariwisataan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat, sementara Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) semestinya mengatur zonasi dan daya dukung kawasan. Yang kerap terjadi, dokumen itu kalah cepat dibanding laju izin pembangunan akomodasi.

Syarat agar warga bukan sekadar penonton

Model desa wisata yang didorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia menawarkan mekanisme berbeda: warga tidak hanya bekerja di sektor wisata, tetapi memilikinya. Homestay dikelola keluarga, retribusi masuk dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembagian giliran melayani tamu diatur lewat musyawarah desa agar pendapatan tidak menumpuk pada satu-dua pihak. Struktur semacam ini membuat keputusan soal batas jumlah pengunjung atau penutupan sementara kawasan lebih mungkin diambil, karena yang menanggung risiko kerusakan adalah pihak yang sama dengan yang menikmati keuntungan.

Ukuran keberhasilan pun perlu digeser. Angka kunjungan hanya menunjukkan volume; yang lebih menjelaskan kesejahteraan adalah lama tinggal, rata-rata belanja per wisatawan, porsi pemasok lokal dalam rantai pasok hotel dan restoran, serta pertumbuhan PAD dari PBJT. Daerah dengan seratus ribu pengunjung yang menginap tiga malam dan berbelanja di pasar rakyat bisa jauh lebih diuntungkan dibanding daerah dengan sejuta pengunjung yang datang, berfoto, lalu pulang sore hari sambil meninggalkan sampah.

Pariwisata tetap salah satu jalur tercepat untuk menggerakkan ekonomi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja tanpa syarat pendidikan tinggi dan menghidupkan usaha mikro secara bersamaan. Namun keunggulan itu hanya bertahan jika daerah memperlakukannya sebagai aset yang dirawat, bukan cadangan yang dikuras.

Rujukan Resmi Terkait