Pukul lima pagi di dermaga pendaratan ikan mana pun di pantai utara Jawa, harga sebenarnya sudah ditentukan sebelum ikan menyentuh timbangan. Nelayan yang baru turun dari perahu 5 gross tonnage membawa hasil semalam, tapi ia tidak menawar. Solar untuk melaut tadi dipinjam dari pengepul, es baloknya juga. Konsekuensinya sederhana dan berulang di ribuan titik pesisir: ikan wajib dijual ke pemberi pinjaman, dengan harga yang ditetapkan sepihak. Inilah potret ekonomi maritim Indonesia yang jarang muncul dalam angka potensi—bukan soal lautnya kurang kaya, melainkan soal siapa yang menangkap nilai dari kekayaan itu.

Besar di atas kertas, tipis di kantong nelayan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan sekitar 17 ribu pulau dan garis pantai yang menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentang lebih dari 95 ribu kilometer—salah satu yang terpanjang di dunia. Produksi perikanan tangkap dan budidaya nasional berada di kisaran puluhan juta ton per tahun, dengan nilai ekspor perikanan yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) bertahan di angka miliaran dolar AS, ditopang komoditas utama seperti udang, tuna-cakalang-tongkol, cumi-sotong-gurita, dan rumput laut.

Namun kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto nasional dalam publikasi BPS masih berada di kisaran 2–3 persen. Jarak antara "potensi besar" dan "kontribusi kecil" itulah yang perlu dibaca sebagai persoalan ekonomi, bukan sekadar persoalan alam.

Rantai dingin yang putus dan harga yang ikut jatuh

Penyebab paling konkret dari hilangnya nilai adalah mutu yang anjlok dalam hitungan jam. Ikan tuna yang ditangani dengan es memadai dan langsung masuk cold storage bisa masuk kelas sashimi dan diekspor sebagai loin beku dengan harga berlipat. Ikan yang sama, bila dibiarkan di palka tanpa es cukup selama perjalanan pulang, turun kelas menjadi bahan baku pindang atau tepung ikan dengan harga sebagian kecil saja.

Yang menentukan bukan keterampilan nelayan, melainkan ketersediaan pabrik es, listrik yang stabil di pelabuhan perikanan, dan truk berpendingin menuju kota konsumsi. Ketika satu mata rantai itu absen—dan di banyak pelabuhan perikanan kelas kecil memang absen—harga yang diterima nelayan otomatis dipatok pada kelas mutu terendah. Inilah sebabnya pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan bukan proyek fisik semata, tetapi intervensi harga yang paling langsung terasa.

Bagaimana pencurian ikan sebenarnya bekerja

Praktik illegal, unreported, and unregulated fishing jarang berupa kapal asing yang terang-terangan masuk dan menjaring ikan. Modus yang berulang ditemukan dalam penindakan KKP dan aparat penegak hukum di laut jauh lebih halus. Kapal mematikan perangkat pemantau—vessel monitoring system yang diwajibkan bagi kapal berukuran tertentu—selama beberapa hari sehingga posisinya menghilang dari layar pengawas. Pada jendela waktu itu, kapal berpindah zona penangkapan atau melakukan alih muatan di tengah laut ke kapal pengangkut yang kemudian membawa hasil tangkapan langsung keluar wilayah Indonesia tanpa pernah didaratkan di pelabuhan nasional.

Akibat ekonominya berlapis. Negara kehilangan penerimaan bukan pajak, data stok ikan menjadi tidak akurat karena tangkapan tidak pernah tercatat, dan industri pengolahan dalam negeri kehilangan bahan baku yang seharusnya mereka olah. Kerangka hukumnya sebenarnya tersedia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, lengkap dengan pengadilan perikanan. Persoalannya berpindah ke kapasitas pengawasan: luas laut yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah kapal patroli dan hari operasi yang dibiayai anggaran.

Kuota, zona, dan pergeseran cara negara memungut

Perubahan kebijakan yang paling menentukan beberapa tahun terakhir adalah penerapan penangkapan ikan terukur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Skemanya mengubah logika lama: izin tidak lagi sekadar memberi hak menangkap sebanyak-banyaknya, melainkan membagi perairan menjadi zona dengan kuota tangkapan, serta memungut penerimaan negara bukan pajak berdasarkan hasil produksi yang benar-benar didaratkan, bukan lagi di muka berdasarkan ukuran kapal.

Konsekuensi turunannya justru positif bagi ekonomi daerah. Karena pungutan dihitung pascaproduksi, kapal wajib mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditunjuk. Pendaratan itu menghidupkan aktivitas bongkar muat, unit pengolahan, dan tenaga kerja lokal di wilayah yang selama ini hanya menjadi lokasi penangkapan tanpa menerima nilai tambah apa pun.

Mengapa kredit murah sulit sampai ke perahu kecil

Pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat dengan bunga subsidi yang mencakup sektor kelautan dan perikanan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berulang kali mendorong perluasan pembiayaan sektor ini. Namun di lapangan, nelayan kecil kerap tersandung syarat administratif: perahu tradisional bukan agunan yang diterima bank karena nilainya sulit dieksekusi, penghasilan bersifat musiman dan tidak tercatat, serta banyak nelayan belum memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan yang menjadi basis pendataan.

Karena kredit formal tertutup, pembiayaan diambil dari pengepul—dan lingkaran ketergantungan harga di paragraf pembuka kembali berputar. Data Bank Indonesia mengenai penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan konsisten menunjukkan porsi yang kecil dibanding sektor perdagangan dan industri pengolahan, sebuah cermin bahwa risiko sektor ini belum berhasil diterjemahkan menjadi produk keuangan yang layak, misalnya melalui skema asuransi usaha nelayan dan penjaminan.

Dari ikan utuh ke produk bernilai

Selisih harga antara ikan beku utuh dan produk olahan siap konsumsi bisa berlipat ganda. Rumput laut yang diekspor dalam bentuk kering mentah bernilai jauh di bawah karagenan olahan yang dipakai industri pangan dan farmasi. Selama komposisi ekspor didominasi produk mentah dan setengah jadi, nilai tambah terbesar tetap dinikmati negara pengolah di luar negeri.

Karena itu agenda ekonomi maritim yang realistis bertumpu pada tiga hal yang saling mengunci: rantai dingin dan pelabuhan yang berfungsi, pengawasan laut yang membuat kuota bermakna, serta pembiayaan yang benar-benar bisa diakses nelayan skala kecil. Tanpa ketiganya berjalan bersamaan, garis pantai terpanjang di dunia akan tetap menjadi statistik yang membanggakan tanpa pernah sepenuhnya menjadi pendapatan.

Rujukan Resmi Terkait