Setiap Juli, saat tahun ajaran baru dimulai, pengurus panti asuhan menghadapi rangkaian pengeluaran yang datang serentak: seragam, sepatu, buku, iuran komite, hingga biaya daftar ulang untuk anak yang naik ke jenjang SMP atau SMA. Pada saat yang sama, kas panti biasanya sedang berada di titik terendah dalam setahun. Pola inilah yang jarang terlihat dari luar, tetapi menentukan apakah seorang anak asuh melanjutkan sekolah atau berhenti di tengah jalan.
Hambatan pertama sering bukan biaya, tapi selembar akta kelahiran
Banyak orang membayangkan anak panti putus sekolah karena tidak ada uang. Kenyataannya, penghalang paling awal kerap berupa dokumen. Sejumlah anak masuk panti dalam kondisi terlantar, ditemukan aparat desa, atau ditinggalkan tanpa identitas apa pun. Tanpa akta kelahiran, anak tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tanpa NIK, data anak tidak bisa dimasukkan secara benar ke Dapodik, pangkalan data pokok pendidikan milik Kemendikbudristek.
Konsekuensinya berantai. Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan berbasis padanan data Dapodik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Jika NIK anak tidak valid atau tidak padan dengan kartu keluarga, sistem tidak akan menariknya sebagai calon penerima, sekalipun kondisi ekonominya jelas layak dibantu. Anak tersebut secara faktual miskin, tetapi secara administratif tidak terbaca.
Kalaupun nama anak akhirnya keluar sebagai penerima, masalah berikutnya muncul di tahap aktivasi rekening. Dana PIP dicairkan melalui rekening tabungan pelajar di bank penyalur, dan pembukaannya menuntut identitas wali yang sah. Pengurus panti yang tidak memiliki surat penetapan perwalian atau surat kuasa asuh dari dinas sosial sering kesulitan menyelesaikan tahap ini. Karena itu, langkah pertama yang paling berdampak bagi pendidikan anak panti justru pendampingan hukum dan administrasi: mengurus akta kelahiran terlambat melalui Dinas Dukcapil, bila perlu dengan penetapan pengadilan negeri, lalu memastikan status pengasuhan tercatat resmi.
Donasi yang menumpuk di Ramadan, kosong di November
Sumber pembiayaan panti asuhan sebagian besar bersifat sukarela dan tidak berpola. Arus donasi memuncak pada Ramadan, Idulfitri, dan akhir tahun, lalu menyusut tajam di bulan-bulan biasa. Bantuan yang masuk pun kerap berbentuk barang konsumsi—beras, minyak, mi instan—yang bermanfaat untuk dapur tetapi tidak bisa dipakai membayar biaya praktikum, ujian, atau ongkos transportasi harian anak ke sekolah.
Ketimpangan musim inilah yang menciptakan risiko putus sekolah. Ketika biaya pendidikan menuntut pengeluaran rutin setiap bulan, sementara pemasukan bersifat lonjakan tahunan, pengurus panti terpaksa menunda pembayaran, meminjam, atau memangkas kebutuhan lain. Anak kelas akhir SMA yang membutuhkan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi lewat SNPMB—termasuk biaya UTBK bagi yang tidak memenuhi syarat KIP Kuliah—adalah kelompok yang paling rentan tersisih ketika kas sedang kering.
Trauma yang dibaca sekolah sebagai "anak bermasalah"
Kemensos melalui Permensos Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menegaskan bahwa panti seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan pilihan pertama, dan fungsinya bergeser dari sekadar menampung menjadi memberikan pengasuhan. Standar itu lahir karena temuan bahwa sebagian besar anak di panti sebenarnya masih memiliki orang tua atau kerabat, dan dititipkan terutama karena alasan ekonomi serta akses pendidikan.
Latar belakang tersebut berpengaruh langsung di ruang kelas. Anak yang kehilangan orang tua atau merasa "dititipkan" kerap mengalami kesulitan regulasi emosi. Di sekolah, gejalanya tampak sebagai sering melamun, mudah marah saat ditegur, menolak tampil di depan kelas, atau nilai yang jatuh mendadak setelah kunjungan keluarga. Tanpa informasi latar belakang, guru mudah membacanya sebagai kemalasan atau kenakalan, lalu meresponsnya dengan sanksi. Respons yang keliru ini memperkuat perasaan ditolak dan mempercepat anak menjauh dari sekolah.
Karena itu komunikasi terstruktur antara pengurus panti dan guru bimbingan konseling menjadi krusial: bukan membeberkan riwayat pribadi anak ke semua guru, melainkan memastikan ada satu titik kontak di sekolah yang memahami situasi dan dapat dihubungi lebih dahulu sebelum keputusan disipliner diambil. Untuk kasus yang lebih berat, tersedia layanan rujukan seperti Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) Kemensos di 1500-771 dan layanan SAPA 129 milik Kementerian PPPA.
Kemitraan dengan sekolah dan pesantren
Sejumlah LKSA kini menempuh jalur kerja sama formal dengan satuan pendidikan di sekitarnya. Bentuknya beragam: kesepakatan keringanan iuran komite, penyediaan slot pada jalur afirmasi Penerimaan Peserta Didik Baru bagi anak dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar, hingga penempatan anak di madrasah di bawah Kemenag yang biaya operasionalnya relatif lebih ringan. Untuk panti berbasis pesantren, pencatatan santri melalui EMIS Kemenag membuka akses ke bantuan pendidikan keagamaan.
Kunci dari semua skema itu tetap sama: data anak harus tercatat rapi. Sekolah menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata di Dapodik, sehingga anak panti yang datanya lengkap justru memperkuat posisi sekolah, bukan membebaninya. Hak anak atas pendidikan sendiri dijamin UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan negara wajib memenuhinya tanpa membedakan status pengasuhan.
Bentuk dukungan yang benar-benar menolong
Bagi masyarakat yang ingin membantu, ada beberapa bentuk yang dampaknya lebih tahan lama dibanding paket sembako musiman:
- Donasi rutin bulanan dalam nominal kecil tetapi konsisten, karena biaya pendidikan bersifat berulang, bukan musiman.
- Beasiswa terikat nama anak untuk satu tahun ajaran penuh, sehingga panti bisa menyusun anggaran dengan kepastian.
- Bantuan tenaga: bimbingan belajar mingguan, pendampingan pengisian formulir SNPMB dan KIP Kuliah, atau pelatihan komputer.
- Pendampingan administrasi kependudukan secara pro bono untuk anak yang belum memiliki akta kelahiran.
Sebelum menyalurkan bantuan, calon donatur sebaiknya memastikan lembaga terdaftar sebagai LKSA di dinas sosial setempat dan memiliki laporan penggunaan dana yang terbuka. Pendidikan anak panti tidak runtuh karena satu peristiwa besar, melainkan karena akumulasi hambatan kecil yang dibiarkan—dan justru di titik-titik kecil itulah dukungan publik paling menentukan.
