Perubahan paling nyata dari masuknya kecerdasan buatan ke ruang kelas Indonesia bukan terjadi saat jam pelajaran berlangsung, melainkan pada malam hari — di meja guru, ketika modul ajar untuk pekan depan belum juga selesai. Di titik itulah sebagian guru mulai memakai aplikasi berbasis AI, bukan untuk menggantikan cara mengajar, tetapi untuk memindahkan beban pekerjaan yang selama ini menghabiskan waktu di luar jam kerja.

Dari capaian pembelajaran ke draf modul ajar

Alurnya biasanya sederhana. Seorang guru IPA kelas VIII membuka dokumen Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka yang diterbitkan Kemendikbudristek, menyalin rumusan capaian untuk fase D, lalu memintanya diuraikan menjadi tujuan pembelajaran, alur kegiatan 2x40 menit, serta rubrik penilaian sederhana. Dalam hitungan detik muncul draf yang rapi.

Yang perlu dipahami: draf itu bukan hasil akhir, dan justru di sinilah letak salah paham paling umum. Model AI menghasilkan teks berdasarkan pola umum, sehingga kegiatan yang disarankan sering mengasumsikan kondisi ideal — ada proyektor, koneksi internet stabil, satu kelas berisi 20 siswa. Guru yang mengajar 36 siswa di ruang tanpa listrik tambahan harus menulis ulang bagian itu. Nilai tambah AI bukan pada ketepatan isinya, melainkan pada hilangnya "halaman kosong": guru tidak lagi memulai dari nol, tetapi dari bahan mentah yang bisa dipangkas dan disesuaikan.

Perlu dicatat pula bahwa Kemendikbudristek sendiri sudah menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang memuat ribuan perangkat ajar hasil kurasi, termasuk fitur bantuan perencanaan pembelajaran. Bagi banyak guru, memadukan bahan resmi dari PMM dengan penyesuaian melalui AI lebih aman daripada mengandalkan sepenuhnya jawaban chatbot yang tidak punya rujukan kurikulum nasional.

Soal berjenjang: satu konstruk, tiga tingkat kesulitan

Contoh yang paling sering diceritakan guru matematika adalah pembuatan soal bertingkat. Setelah asesmen diagnostik awal semester, misalnya, terlihat 12 dari 32 siswa belum menguasai operasi bilangan pecahan, sementara sekelompok kecil sudah siap masuk soal penalaran. Menyusun tiga versi lembar kerja secara manual bisa memakan satu malam penuh.

Dengan AI, guru memberikan satu soal acuan beserta konstruk yang diukur, lalu meminta variasi: versi dengan angka lebih sederhana dan konteks sehari-hari, versi setara, dan versi bertingkat penalaran. Hasilnya biasanya cukup terpakai — dengan satu catatan penting: kunci jawaban wajib dihitung ulang. Model bahasa kerap salah pada perhitungan aritmetika bertingkat namun menyampaikannya dengan nada sangat yakin. Guru yang langsung menyalin kunci jawaban tanpa verifikasi berisiko menilai pekerjaan siswa dengan acuan yang keliru, dan kesalahan seperti ini jauh lebih merugikan daripada waktu yang dihemat.

Rekap nilai, laporan, dan garis merah data siswa

Di sisi administratif, AI memang mempercepat penyusunan deskripsi capaian pada rapor atau perangkuman catatan perkembangan siswa. Namun di sinilah muncul risiko yang jarang dibicarakan di ruang guru: cara data siswa diperlakukan.

Nama lengkap, NISN, nilai, catatan perilaku, hingga kondisi kesehatan siswa termasuk data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam kerangka undang-undang tersebut, sekolah berkedudukan sebagai pengendali data pribadi dan wajib memastikan pemrosesan dilakukan dengan dasar yang sah serta dilindungi keamanannya. Artinya, mengunggah satu berkas spreadsheet berisi nama dan nilai seluruh kelas ke layanan AI gratis di luar negeri, tanpa dasar pemrosesan dan tanpa kejelasan ke mana data itu disimpan, bukan sekadar kurang hati-hati — itu berpotensi menjadi pelanggaran kewajiban pengendali data. Ditambah lagi, banyak layanan AI publik secara default memakai masukan pengguna untuk pelatihan model.

Praktik yang lebih aman relatif mudah dilakukan: hapus identitas sebelum data dimasukkan. Gunakan kode siswa (S-01, S-02) atau inisial, minta AI menyusun kalimat deskripsi berdasarkan pola nilai saja, lalu tempelkan nama siswa kembali secara manual di dokumen sekolah. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga berulang kali mengingatkan bahwa kebocoran data di sektor publik sering berawal dari kebiasaan kecil pengguna, bukan dari serangan canggih.

Bagian yang tidak bisa didelegasikan

Ada pekerjaan guru yang secara struktural tidak bisa diambil alih mesin. Ketika seorang siswa yang biasanya aktif tiba-tiba berhenti mengerjakan tugas selama dua pekan, tidak ada model AI yang mampu menyimpulkan penyebabnya. Jawabannya bisa berupa orang tua yang sedang berpisah, pekerjaan sampingan setelah pulang sekolah, atau perundungan yang tidak dilaporkan. Informasi itu hanya muncul melalui percakapan, kunjungan rumah, dan kepercayaan yang dibangun berbulan-bulan.

Hal serupa berlaku pada pembacaan data mutu. Rapor Pendidikan yang diterbitkan Kemendikbudristek dapat menunjukkan skor literasi atau iklim keamanan sekolah yang rendah, tetapi keputusan tentang intervensi apa yang realistis di sekolah tersebut tetap merupakan penilaian profesional guru dan kepala sekolah.

Rambu praktis bagi guru dan sekolah

  • Perlakukan keluaran AI sebagai draf, bukan produk final; verifikasi fakta, angka, dan kunci jawaban.
  • Jangan pernah memasukkan identitas siswa, nomor induk, atau catatan pribadi ke layanan AI publik.
  • Selaraskan setiap perangkat ajar hasil AI dengan Capaian Pembelajaran resmi dan bahan di Platform Merdeka Mengajar.
  • Dorong sekolah menyusun aturan internal penggunaan AI, sejalan dengan kewajiban pengendali data dalam UU PDP.
  • Bicarakan penggunaan AI secara terbuka kepada siswa, agar mereka belajar mengevaluasi teknologi, bukan hanya memakainya.

Program literasi digital yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menempatkan kemampuan menilai keandalan informasi sebagai kompetensi dasar. Dalam konteks pendidikan, kompetensi itu berlaku dua arah: guru perlu memilikinya lebih dulu sebelum mengajarkannya. AI dapat mengembalikan waktu guru yang selama ini tersedot pekerjaan teknis, namun keputusan pedagogis — apa yang penting dipelajari, dan bagaimana seorang anak dibantu — tetap tanggung jawab manusia di depan kelas.