Setiap awal semester genap, pesan berantai serupa beredar di grup wali murid: nama seorang anak kelas VIII disebut "terpilih ikut Asesmen Nasional". Reaksi yang muncul hampir selalu sama — orang tua bertanya di mana bisa membeli buku kumpulan soal, dan apakah perlu menambah jam bimbingan belajar. Kepanikan itu berangkat dari satu asumsi yang keliru: Asesmen Nasional dianggap penjelmaan baru Ujian Nasional. Padahal keduanya berbeda mulai dari siapa yang dinilai sampai apa yang terjadi setelah hasilnya keluar.
Kenapa anak kelas VIII yang dipanggil, bukan kelas IX
Pemilihan peserta Asesmen Nasional tidak dilakukan guru atau kepala sekolah. Sistem menariknya secara acak dari data pokok pendidikan (Dapodik) untuk sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, dan dari EMIS untuk madrasah di bawah Kementerian Agama. Dari daftar itu, sistem mengunci sejumlah nama beserta cadangannya — di jenjang SD umumnya sekitar 30 siswa ditambah cadangan, sedangkan di SMP dan SMA/SMK sekitar 45 siswa ditambah cadangan. Sekolah tinggal menerima daftarnya melalui laman manajemen Asesmen Nasional.
Konsekuensinya penting dipahami: karena pesertanya sampel, hasil Asesmen Nasional tidak pernah dibaca sebagai nilai per anak. Tidak ada rapor individu, tidak ada peringkat kelas, dan tidak ada angka yang masuk ijazah. Ketentuan ini diatur dalam Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional, yang menegaskan asesmen ini merupakan evaluasi terhadap satuan pendidikan, bukan terhadap peserta didik.
Pilihan pada kelas V, VIII, dan XI juga bukan kebetulan. Jika yang diukur kelas akhir, sekolah tidak lagi punya kesempatan memperbaiki apa pun karena siswa keburu lulus. Dengan mengukur kelas tengah, temuan tahun ini masih bisa ditindaklanjuti pada anak-anak yang sama tahun depan.
Apa yang sebenarnya dikerjakan siswa selama dua hari
Bayangkan seorang siswa SMP duduk di depan komputer laboratorium sekolah. Soal pertama bukan pertanyaan "sebutkan pengertian" atau "hitunglah", melainkan sebuah teks: mungkin infografik tentang konsumsi air minum kemasan, potongan berita, atau utas percakapan. Pertanyaannya menuntut ia menyimpulkan maksud penulis, membandingkan dua sumber yang bertentangan, atau menilai apakah kesimpulan tertentu didukung data dalam teks. Itulah literasi membaca versi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).
Pada sesi numerasi, soal bisa berupa struk belanja, grafik curah hujan, atau denah ruangan. Siswa diminta menerapkan konsep — bukan mengingat rumus. Bentuk soalnya pun beragam: pilihan ganda, pilihan ganda kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu), menjodohkan, isian singkat, hingga uraian. Format ini yang membuat "drilling" bank soal menjadi tidak relevan, karena teks stimulusnya selalu baru.
Setelah AKM, siswa mengisi Survei Karakter yang memotret kebiasaan bergotong royong, kemandirian, hingga toleransi, lalu Survei Lingkungan Belajar. Bagian terakhir inilah yang paling sering luput dari perhatian orang tua: survei serupa juga diisi oleh seluruh guru dan kepala sekolah. Di sanalah muncul potret perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, kualitas pengajaran, sampai iklim inklusivitas — informasi yang mustahil ditangkap oleh lembar jawaban Ujian Nasional.
Dari lembar jawaban menjadi Rapor Pendidikan
Jawaban siswa, guru, dan kepala sekolah diolah menjadi indikator yang ditampilkan pada platform Rapor Pendidikan yang dapat diakses satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah. Di sana, capaian literasi dan numerasi dipetakan dalam kategori kemampuan, disertai indikator akar masalah.
Alur idealnya berjalan begini: kepala sekolah membaca Rapor Pendidikan, menemukan bahwa sebagian besar siswanya berada di kategori "perlu intervensi khusus" pada numerasi sementara indikator iklim keamanan juga rendah. Temuan itu kemudian diterjemahkan menjadi program lewat mekanisme Perencanaan Berbasis Data, dan anggarannya dituangkan dalam ARKAS — sistem penganggaran dana BOS. Tanpa langkah terakhir ini, hasil asesmen berhenti sebagai angka administratif yang tidak mengubah apa pun di ruang kelas.
Empat garis pemisah dengan Ujian Nasional
- Objek penilaian. UN menilai capaian individu di akhir jenjang; Asesmen Nasional menilai mutu satuan pendidikan dan sistem.
- Peserta. UN diikuti seluruh siswa kelas VI, IX, dan XII; Asesmen Nasional hanya sampel acak di kelas V, VIII, dan XI.
- Konsekuensi. Nilai UN pernah menjadi penentu kelulusan dan bahan seleksi; hasil Asesmen Nasional tidak memengaruhi kelulusan dan tidak dicantumkan di ijazah.
- Materi. UN berbasis mata pelajaran; AKM bersifat lintas mata pelajaran dan mengukur kompetensi dasar untuk belajar sepanjang hayat.
Jejak penghapusan UN dan kemunculan TKA
Penghapusan Ujian Nasional ditegaskan melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021, yang meniadakan UN dan ujian kesetaraan sebagai syarat kelulusan maupun seleksi masuk jenjang berikutnya. Keputusan itu lahir dari kritik panjang bahwa UN mendorong pola belajar berorientasi hafalan, menyuburkan bimbingan belajar musiman, dan menekan psikologis siswa. Ada pula argumen keadilan: dengan kesenjangan sarana dan kualitas guru antarwilayah, satu ukuran tunggal berbasis nilai ujian dinilai timpang.
Kritik balik tetap ada. Sebagian pendidik menilai hilangnya patokan nasional membuat motivasi belajar siswa kelas akhir mengendur dan sekolah kehilangan pembanding capaian akademik. Menjawab kebutuhan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai tes bersifat sukarela bagi siswa kelas akhir, yang hasilnya dapat dipakai antara lain sebagai bahan pertimbangan seleksi ke jenjang berikutnya — termasuk berpotensi bersinggungan dengan jalur seleksi yang dikelola SNPMB untuk perguruan tinggi.
Kini pembagian perannya jelas: Asesmen Nasional memotret mutu sekolah, TKA memotret kemampuan akademik individu. Keduanya sama-sama bukan syarat kelulusan.
Sikap yang masuk akal bagi orang tua
Karena tidak ada nilai individu yang keluar, membeli paket bimbel kilat untuk Asesmen Nasional adalah pengeluaran yang tidak berdampak. Persiapan yang benar-benar relevan bersifat jangka panjang: membiasakan anak membaca teks nonfiksi, mendiskusikan isi berita, dan mengaitkan angka dengan situasi sehari-hari seperti membaca tagihan listrik atau menghitung diskon.
Yang justru layak ditanyakan orang tua kepada sekolah adalah pertanyaan lanjutan: apa temuan Rapor Pendidikan sekolah ini tahun lalu, dan program apa yang dijalankan untuk menindaklanjutinya? Di titik itulah Asesmen Nasional berubah dari sekadar agenda dua hari di laboratorium komputer menjadi alat perbaikan mutu — sekaligus mengembalikan posisi anak sebagai pihak yang dilayani sistem pendidikan, bukan pihak yang dihakimi olehnya.
