Setiap Agustus, dalam pidato pengantar Nota Keuangan di Gedung DPR, ada satu angka yang selalu diburu pelaku pasar: berapa besar defisit anggaran tahun depan. Angka itu bukan sekadar catatan akuntansi. Ia adalah jumlah uang yang harus dicari pemerintah dari pihak lain karena belanja yang direncanakan lebih besar daripada penerimaan yang realistis bisa dikumpulkan dari pajak, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak.
Secara sederhana, defisit anggaran adalah selisih negatif antara pendapatan negara dan belanja negara dalam satu tahun anggaran. Namun cara selisih itu terbentuk jauh lebih menarik daripada definisinya. Postur APBN disusun dari dua sisi yang sama-sama penuh asumsi: sisi pendapatan bergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, dan lifting migas; sementara sisi belanja sudah lebih dulu terikat kewajiban yang sulit dipotong seperti gaji aparatur, transfer ke daerah dan dana desa, subsidi energi, serta pembayaran bunga utang. Ketika asumsi pertumbuhan tidak tercapai atau harga komoditas jatuh, penerimaan pajak melemah, tetapi belanja wajib tetap harus dibayar. Dari situlah selisih melebar.
Dari angka di dokumen menjadi uang tunai
Setelah UU APBN disahkan DPR, defisit itu harus diubah menjadi uang riil di rekening kas negara. Pekerjaan ini ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Mekanismenya bukan dengan mencetak uang, melainkan melalui lelang Surat Berharga Negara yang dijadwalkan rutin, umumnya dua kali sebulan untuk Surat Utang Negara dan bergantian dengan lelang Surat Berharga Syariah Negara.
Prosesnya berlangsung dalam hitungan jam. Pemerintah mengumumkan seri obligasi yang dilelang beserta target indikatif, lalu bank-bank dan lembaga keuangan yang berstatus dealer utama memasukkan penawaran: berapa nominal yang bersedia mereka beli dan pada tingkat imbal hasil (yield) berapa. Kementerian Keuangan kemudian memutuskan penawaran mana yang diterima. Di sinilah tawar-menawar sesungguhnya terjadi. Jika investor menuntut yield tinggi karena melihat risiko fiskal atau gejolak global, pemerintah menghadapi pilihan pahit: menerima biaya utang yang lebih mahal, atau menyerap lebih sedikit dana dan mencari sumber lain. Keputusan yang diambil pagi itu akan menentukan beban bunga APBN sampai satu dekade ke depan.
Pembiayaan tidak hanya datang dari investor institusi. Pemerintah juga menerbitkan SBN ritel seperti ORI, Sukuk Ritel, Savings Bond Ritel, dan Sukuk Tabungan yang dijual lewat mitra distribusi, termasuk aplikasi perbankan dan platform investasi digital, dengan minimum pembelian yang terjangkau. Selain itu ada pinjaman program dari lembaga multilateral, pinjaman proyek untuk infrastruktur tertentu, serta penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yakni sisa kas dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa dipakai sebagai bantalan ketika pasar sedang tidak bersahabat.
Batas yang ditulis dalam undang-undang
Defisit tidak boleh sebesar keinginan pemerintah. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara mengatur pagu yang tegas: defisit APBN dan APBD secara keseluruhan dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto, sedangkan akumulasi pinjaman pemerintah pusat dan daerah dibatasi 60 persen dari PDB. Angka PDB sebagai penyebutnya bukan buatan Kementerian Keuangan, melainkan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap kuartal, sehingga rasio ini bisa diverifikasi publik.
Pagu 3 persen itu pernah dibuka sementara. Melalui Perppu No. 1/2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 2/2020, pemerintah diberi ruang melampaui batas tersebut selama masa penanganan pandemi Covid-19 hingga tahun anggaran 2022, dengan kewajiban kembali ke disiplin 3 persen pada 2023. Pada periode itu pula muncul skema berbagi beban (burden sharing) melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, yang memungkinkan BI membeli SBN di pasar perdana. Skema ini bersifat khusus dan berbatas waktu, karena dalam kerangka normal Bank Indonesia berperan di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan yield, bukan sebagai pembiaya langsung defisit.
Mengapa kualitas defisit lebih penting daripada besarannya
Dalam analisis fiskal, dua defisit dengan angka yang sama bisa punya arti sangat berbeda. Defisit yang dipakai membangun jalan, pelabuhan, irigasi, atau membiayai pendidikan menciptakan kapasitas produksi baru yang pada akhirnya memperbesar basis pajak. Sebaliknya, defisit yang habis untuk membayar bunga utang lama dan belanja konsumtif tidak meninggalkan aset apa pun.
Indikator yang sering dipakai untuk membedakannya adalah keseimbangan primer, yaitu selisih pendapatan dan belanja tanpa memasukkan pembayaran bunga utang. Jika keseimbangan primer defisit, artinya pemerintah berutang baru bahkan hanya untuk membiayai bunga utang lama, kondisi yang secara jangka panjang tidak berkelanjutan. Beban bunga utang sendiri kini menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBN, bersaing dengan anggaran subsidi dan bantuan sosial, sehingga ruang fiskal untuk program baru menyempit.
Risiko lain adalah crowding out. Ketika pemerintah menyerap dana besar-besaran dari pasar domestik, likuiditas yang tersedia bagi kredit swasta bisa berkurang dan biaya dana perbankan naik. Karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau eksposur SBN di neraca bank dan perusahaan asuransi, sementara Bank Indonesia memperhitungkan porsi kepemilikan asing pada SBN sebagai salah satu sumber kerentanan aliran modal keluar.
Cara publik mengawasi
Semua ini bukan informasi tertutup. Kementerian Keuangan menerbitkan laporan bulanan APBN KiTa yang memuat realisasi pendapatan, belanja, dan defisit sampai akhir bulan berjalan. DJPPR mempublikasikan hasil setiap lelang SBN, profil jatuh tempo utang, serta komposisi kepemilikan investor. Di ujung siklus, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dan opininya dibacakan dalam sidang DPR, sementara Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK memuat temuan atas pengelolaan utang dan belanja.
Dengan membaca dokumen-dokumen tersebut, pertanyaan yang layak diajukan warga bukan sekadar "berapa defisit tahun ini", tetapi untuk apa uang pinjaman itu dibelanjakan, berapa mahal biaya bunganya, dan apakah hasilnya cukup produktif untuk membayar dirinya sendiri di masa depan.