Sebuah video berdurasi 40 detik beredar di grup WhatsApp keluarga: kerumunan panik, suara sirene, dan teks besar yang menyebut sebuah kota sedang dilanda kerusuhan. Dalam dua jam, video itu sudah berpindah ke ratusan grup lain, lengkap dengan imbauan "sebarkan sebelum dihapus". Belakangan diketahui rekaman itu berasal dari peristiwa di negara lain, empat tahun sebelumnya. Inilah bentuk paling lazim disinformasi digital di Indonesia: bukan konten yang dibuat dari nol, melainkan potongan nyata yang dicabut dari konteks aslinya.

Beda tipis yang menentukan: disinformasi, misinformasi, malinformasi

Perbedaan ketiganya terletak pada niat. Misinformasi adalah informasi keliru yang disebar tanpa maksud jahat — misalnya seorang ibu meneruskan pesan kesehatan palsu karena benar-benar percaya isinya. Disinformasi dibuat dan disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan, biasanya demi keuntungan politik atau uang. Sementara malinformasi memakai informasi yang faktual, tetapi dibocorkan atau dibingkai untuk merugikan pihak tertentu, seperti menyebarkan data pribadi seseorang agar menjadi sasaran amuk warganet — praktik yang berpotensi melanggar UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Yang membuat pembedaan ini penting: penanganannya berbeda. Misinformasi bisa dipatahkan dengan klarifikasi. Disinformasi tidak, karena pembuatnya memang tidak peduli pada kebenaran dan akan segera memproduksi narasi berikutnya.

Bagaimana satu hoaks benar-benar bekerja

Disinformasi yang efektif jarang berupa kebohongan total. Polanya biasanya bertahap. Pertama, dipilih peristiwa nyata yang emosional — bencana, kecelakaan, atau pernyataan pejabat. Kedua, satu elemen diubah: tanggal, lokasi, atau kalimat yang dipotong di tengah sehingga maknanya berbalik. Ketiga, konten dilempar lebih dulu ke kanal tertutup seperti grup WhatsApp atau Telegram, tempat pemeriksa fakta sulit menjangkau dan tempat pesan dianggap kredibel karena datang dari orang yang dikenal.

Baru setelah itu konten naik ke media sosial terbuka. Di sinilah algoritma bekerja bukan sebagai penyebar niat jahat, melainkan sebagai pengeras suara yang buta: sistem rekomendasi mengukur seberapa lama orang berhenti menonton dan seberapa banyak berkomentar. Konten yang memancing marah menghasilkan komentar panjang dan perdebatan, sehingga dinilai "menarik" dan didorong ke lebih banyak beranda. Konten klarifikasi yang datar dan panjang justru kalah bersaing.

Lapisan berikutnya adalah monetisasi. Sebagian narasi palsu diproduksi oleh situs abal-abal yang hidup dari iklan otomatis; setiap kunjungan berarti pendapatan. Karena itu judul dibuat sebombastis mungkin, sementara isi artikel sering hanya mengulang judul dengan sedikit variasi. Modus lain adalah akun kloning: profil yang meniru nama, foto, dan gaya penulisan tokoh atau institusi resmi — termasuk mencatut logo kementerian atau bank — untuk menawarkan bantuan sosial, lowongan kerja, atau investasi fiktif.

Belakangan, kecerdasan buatan mempermurah semuanya. Suara tokoh publik dapat dikloning dari cuplikan wawancara di YouTube, lalu ditempelkan pada video promosi investasi. Korban tidak merasa dibohongi karena yang mereka dengar terdengar persis seperti orang yang mereka percaya.

Kerangka hukum dan lembaga yang bisa dirujuk

Indonesia tidak kekurangan payung aturan. UU ITE hasil perubahan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024 mengatur penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta konten yang menimbulkan kebencian berbasis SARA. Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga masih kerap dipakai aparat untuk menjerat penyiaran kabar bohong yang menerbitkan keonaran.

Dari sisi eksekutif, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi, sebelumnya Kominfo) menjalankan patroli siber dan pemutusan akses konten, serta mengelola kanal aduan konten. Untuk konteks pemilu, Bawaslu bersama KPU memiliki mekanisme penanganan kampanye hitam dan konten manipulatif, sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memantau operasi informasi yang menyasar infrastruktur digital.

Skala persoalannya besar karena basis penggunanya besar. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 mencatat penetrasi internet nasional sudah melampaui 79 persen populasi, dengan mayoritas akses lewat ponsel. Artinya, satu pesan berantai berpotensi menjangkau puluhan juta orang tanpa melewati satu pun proses editorial.

Verifikasi yang bisa dilakukan dalam dua menit

Pemeriksaan fakta bukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan wartawan. Beberapa langkah sederhana sudah memutus sebagian besar rantai penyebaran:

  • Cari ulang gambar atau tangkapan layar video melalui penelusuran gambar terbalik untuk mengetahui kapan dan di mana visual itu pertama kali muncul.
  • Periksa apakah peristiwa besar yang diklaim diberitakan media arus utama. Peristiwa berskala nasional mustahil hanya dilaporkan satu akun anonim.
  • Telusuri arsip cek fakta di turnbackhoax.id milik Mafindo atau cekfakta.com, kolaborasi puluhan media dengan AMSI dan AJI. Banyak hoaks adalah daur ulang yang sudah dibantah bertahun lalu.
  • Untuk pesan berisi permintaan transfer donasi atau pembayaran, cek nomor rekening di layanan cekrekening.id milik Komdigi sebelum mengirim uang.
  • Waspadai pola pesan yang memaksa bertindak cepat: "sebarkan segera", "hanya hari ini", atau permintaan kode OTP. Tekanan waktu adalah alat utama penipu untuk mematikan nalar kritis.

Yang perlu dilakukan lebih dari sekadar tidak percaya

Menangkal disinformasi tidak berhenti pada sikap skeptis individu. Platform digital dituntut lebih transparan soal cara kerja rekomendasi kontennya dan kecepatan menindak akun kloning yang mencatut lembaga negara. Media perlu menahan diri dari mengejar tayangan dengan judul menggantung. Sementara pemerintah dituntut menegakkan aturan secara proporsional agar pasal-pasal karet tidak berbalik membungkam kritik yang sah.

Di tingkat pengguna, ukurannya justru sederhana: jeda beberapa detik sebelum menekan tombol bagikan, dan kesediaan mengoreksi diri di grup yang sama ketika ternyata salah. Kebiasaan kecil itu tidak menghentikan produksi hoaks, tetapi memutus jalur distribusinya — dan tanpa distribusi, disinformasi yang paling canggih sekalipun kehilangan daya rusaknya.

Rujukan Resmi Terkait