Di banyak kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, pemandangan seperti ini bukan hal aneh: sekelompok pelajar berjalan naik ke punggung bukit sore-sore, mengangkat ponsel tinggi-tinggi, lalu berdiri diam beberapa menit hanya untuk menunggu satu pesan tugas masuk. Sinyalnya ada, tetapi tipis dan datang berkedip. Situasi itu adalah wajah paling kasat mata dari apa yang biasa disebut kesenjangan digital — jurang antara mereka yang bisa memanfaatkan internet untuk sekolah, bekerja, dan mengakses layanan publik, dengan mereka yang harus berjuang keras hanya untuk terhubung.
Kesenjangan digital bukan sekadar soal ada atau tidak ada sinyal
Salah paham yang paling sering terjadi adalah menyamakan kesenjangan digital dengan ketiadaan jaringan. Padahal persoalannya berlapis. Lapis pertama memang akses fisik: apakah ada menara BTS, kabel serat optik, atau layanan satelit yang menjangkau desa tersebut. Lapis kedua adalah keterjangkauan: apakah warga mampu membeli ponsel yang layak dan mengisi kuota setiap bulan. Lapis ketiga, yang paling sering terlewat, adalah keterampilan: apakah orang yang sudah terhubung tahu cara memakai internet untuk hal yang mengubah hidupnya, bukan hanya menonton video pendek.
Ketiga lapis itu bekerja berurutan. Satu desa bisa saja sudah dijangkau jaringan 4G, tetapi jika satu keluarga hanya punya satu ponsel yang dipakai bergilir oleh ibu untuk berjualan, anak untuk mengerjakan tugas, dan ayah untuk mencari informasi pekerjaan, maka manfaat internetnya tetap terpotong. Begitu pula ketika seorang pemilik warung sudah punya ponsel dan kuota, tetapi tidak pernah tahu bahwa dagangannya bisa dijual lewat lokapasar atau bahwa pembayaran bisa memakai QRIS.
Angka yang menunjukkan jurangnya masih ada
Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan tingkat penetrasi internet nasional sudah menembus sekitar 79 persen penduduk, atau lebih dari 220 juta jiwa. Angka itu terdengar melegakan, tetapi APJII sendiri mencatat sebarannya tidak rata: penetrasi di Pulau Jawa jauh lebih tinggi dibanding kawasan timur Indonesia, dan pengguna di wilayah perkotaan konsisten lebih banyak daripada di pedesaan.
Gambaran serupa terlihat dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS). IP-TIK mengukur tiga dimensi sekaligus — akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian — dan hasilnya selalu memperlihatkan pola yang sama dari tahun ke tahun: provinsi seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta berada di kelompok teratas, sementara sejumlah provinsi di Papua dan Nusa Tenggara berada di kelompok terbawah. Artinya, kesenjangan ini bersifat struktural dan geografis, bukan kebetulan.
Apa yang sudah dikerjakan negara
Pemerintah tidak diam. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (sebelumnya Kominfo) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dibangun tulang punggung serat optik Palapa Ring yang menghubungkan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. BAKTI juga membangun ribuan menara BTS 4G di desa-desa yang secara bisnis tidak menarik bagi operator komersial karena jumlah pelanggannya sedikit dan biaya logistiknya mahal.
Langkah lain adalah peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) pada 2023, yang ditujukan untuk memasok internet ke titik-titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan pos TNI/Polri di daerah yang sulit dijangkau kabel. Pendekatan satelit dipilih karena membentangkan serat optik ke pulau kecil atau daerah pegunungan sering kali tidak masuk akal secara biaya.
Namun infrastruktur menjelaskan satu lapis saja. Pengalaman pembelajaran jarak jauh selama pandemi memberi pelajaran mahal: ketika Kemendikbudristek mengalihkan pembelajaran ke daring dan menyalurkan bantuan kuota belajar, banyak siswa tetap tertinggal bukan karena tidak ada sinyal, tetapi karena tidak punya perangkat sendiri atau orang tuanya tidak bisa mendampingi penggunaan aplikasi belajar.
Dampaknya menjalar ke urusan yang sangat praktis
Kesenjangan digital hari ini berbiaya nyata karena banyak layanan penting sudah pindah ke kanal daring. Pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui SNPMB dilakukan secara daring dengan tenggat waktu ketat; satu pemadaman jaringan di hari terakhir bisa berarti kehilangan kesempatan satu tahun. Pendaftaran administrasi kependudukan, laporan bantuan sosial, konsultasi kesehatan, hingga pembukaan rekening dan pengajuan kredit usaha juga makin bergantung pada koneksi dan kemampuan mengisi formulir digital.
Ada risiko lain yang jarang dibicarakan: kelompok yang baru saja terhubung ke internet justru paling rentan menjadi korban kejahatan digital. Banyak korban kehilangan saldo bukan karena kata sandinya ditebak, melainkan karena menyerahkan kode OTP lewat telepon kepada penipu yang menyamar sebagai petugas bank, atau memasang aplikasi dari tautan undangan digital yang dikirim di grup percakapan. Di sinilah literasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerataan akses. Pengguna perlu tahu bahwa nomor rekening penerima bisa diperiksa lebih dulu di layanan cekrekening.id milik Komdigi, dan bahwa data pribadi mereka dilindungi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sehingga permintaan data yang berlebihan patut dicurigai. Panduan keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menekankan pentingnya verifikasi dua faktor dan kehati-hatian terhadap tautan yang tidak dikenal.
Menutup jurang butuh lebih dari menara
Karena penyebabnya berlapis, penyelesaiannya pun tidak bisa satu jalur. Pembangunan menara dan satelit harus dibarengi kebijakan harga layanan yang terjangkau, ketersediaan perangkat murah namun layak, serta pelatihan yang menyasar kelompok yang selama ini tertinggal: perempuan pelaku usaha mikro, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan guru di sekolah terpencil. Pelatihan yang efektif biasanya bukan seminar sekali datang, melainkan pendampingan berulang di tingkat desa, misalnya melalui balai desa, sekolah, atau kelompok tani dan UMKM.
Ukuran keberhasilan pun perlu digeser. Selama indikator yang dipakai hanya persentase penduduk yang "terhubung internet", desa dengan sinyal lemah dan satu ponsel per keluarga tetap terhitung sudah terlayani. Yang lebih relevan adalah seberapa banyak warga yang benar-benar bisa memakai internet untuk sekolah, berjualan, mengurus dokumen, dan melindungi diri dari penipuan. Selama jarak antara "punya sinyal" dan "bisa memanfaatkannya" masih lebar, kesenjangan digital akan tetap menjadi persoalan Indonesia.